7. Mendapatkan perlindungan hukum pemerintah
Menjalankan usaha tentu tidak lepas dari berbagai risiko, baik risiko operasional maupun risiko hukum. NIB bagi UMKM memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari pemerintah. Ketika sebuah usaha terdaftar secara resmi, hak-hak pelaku usaha dilindungi oleh undang-undang. Hal ini sangat penting jika di masa depan terjadi sengketa atau masalah yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang dijalankan.
Pemerintah juga lebih mudah memberikan bantuan atau advokasi kepada pelaku usaha yang datanya sudah terekam dalam sistem resmi. Perlindungan hukum ini menciptakan rasa aman bagi pemilik usaha untuk terus berinovasi dan mengembangkan bisnisnya tanpa perlu merasa was-was. Kepastian hukum adalah aset tak berwujud yang sangat mahal harganya dalam menjaga keberlangsungan sebuah usaha di tengah persaingan yang semakin dinamis.
8. Syarat utama bantuan modal hibah
Selain pinjaman, pemerintah maupun lembaga swasta sering kali mengucurkan bantuan modal dalam bentuk hibah bagi UMKM yang berprestasi atau yang terdampak kondisi tertentu. Salah satu kriteria mutlak untuk menerima hibah ini adalah kepemilikan NIB bagi UMKM. Hibah modal ini sangat bermanfaat karena tidak perlu dikembalikan dan bisa digunakan untuk memperkuat struktur keuangan usaha atau melakukan riset pengembangan produk baru.
Proses penyaluran hibah menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki legalitas jelas yang dapat diverifikasi sebagai penerima manfaat yang sah. Dengan rutin memperbarui data NIB dan menjaga performa usaha, pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan berbagai program bantuan finansial cuma-cuma yang sering ditawarkan oleh berbagai kementerian maupun organisasi filantropi.
9. Mempermudah sertifikasi halal produk
Bagi pelaku usaha di sektor makanan, minuman, dan kosmetik, sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan yang mendesak mengingat regulasi yang semakin ketat dan kesadaran konsumen yang tinggi. Salah satu dokumen dasar yang diminta dalam proses pengajuan sertifikasi halal adalah NIB bagi UMKM. Tanpa NIB, proses audit dan verifikasi oleh lembaga terkait akan terhambat, sehingga produk tersebut tidak bisa mendapatkan label halal secara resmi.
Sertifikasi halal bukan hanya soal kepatuhan agama, tetapi juga merupakan strategi pemasaran yang sangat efektif untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di Indonesia. Dengan memiliki NIB, jalur menuju produk bersertifikat halal menjadi lebih lapang. Hal ini tentu saja akan meningkatkan daya saing produk di rak-rak toko ritel dan memperluas pangsa pasar ke segmen konsumen yang lebih luas yang mengutamakan aspek kehalalan produk.
10. Legalitas mengikuti pengadaan barang pemerintah
Pemerintah merupakan salah satu konsumen terbesar di negara ini melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Melalui platform seperti e-Katalog, UMKM memiliki peluang besar untuk menjual produk mereka langsung ke instansi pemerintah. Namun, prasyarat utama untuk bisa mendaftar sebagai penyedia dalam sistem pengadaan ini adalah kepemilikan NIB bagi UMKM. Ini adalah peluang emas untuk mendapatkan pesanan dalam jumlah besar dan berkelanjutan.
Dengan terlibat dalam pengadaan barang pemerintah, UMKM tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga meningkatkan reputasi bisnisnya. Menjadi vendor pemerintah adalah bukti bahwa produk dan manajemen usaha tersebut telah memenuhi standar kualitas dan legalitas yang ditetapkan negara. Ini adalah lompatan besar bagi pelaku usaha kecil untuk naik kelas dan membuktikan kualitas karyanya di tingkat nasional.
