“Ini bukan hanya soal tempat ibadah, tapi simbol pengakuan bahwa umat Buddha diperlakukan setara dengan umat lainnya. Ini adalah implementasi nyata dari Tri Kerukunan Beragama: membina kerukunan internal, antarumat, dan antara umat dengan pemerintah,” tegasnya.
Putradi juga menyampaikan harapannya agar kolaborasi lintas iman antara umat Buddha dan aparat kepolisian dapat terus diperkuat demi menjaga kedamaian dan toleransi di Lombok Utara.
“Kami sangat merasakan komitmen Pak Kapolres. Bahkan, Ibu Ketua Bhayangkari juga menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan toleransi, pemberdayaan UMKM, dan penguatan kehidupan sosial keagamaan. Solidaritas ini patut diteladani,” pungkasnya.
Vihara Diraya Manggala bukan sekadar bangunan ibadah, melainkan tonggak toleransi di jantung institusi negara, yang kini makin tegas merangkul keberagaman.
