– Dilarang memasuki area dalaTPS
– DIlarang melakukan penanganan pelanggaran pilkada serentak sebelum diminta oleh KPPS.
– Dilarang melakukan foto bersama dengan peserta pilkada serentak.
– Dilarang membantu saksi-saksi dalam area TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan.
– Dilarang menggunakan atribut paslon gubernur/wakil gubernur, paslon bupati dan wakil bupati serta paslon walikota dan wakil walikota.
– Dilarang membantu mempublikasikan/ mendeklarasikan paslon gubernur/wakil gubernur, paslon bupati dan wakil bupati serta paslon walikota dan wakil walikota.
– Dilarang melakukan intimidasi kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara di lokasi TPS tempat bertugas.
– Dilarang memberikan informasi hasil perhitungan suara kepada siapapun setelah pelaksanaan pengamanan di lokasi TPS tempat bertugas.
Kapolres berharap kepada personel yang tersprin di TPS untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung , dan lakukan tugas secara humanis, profesional dan prosodural sehingga pilkada di Kabupaten Lombok Utara dapat berjalan dengan aman dan damai
Pihaknya menambahkan bahwa apel pergeseran pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapsiagaan personel maupun sarana dan prasarana dalam pengamanan pemungutan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2024
Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi di Indonesia, sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa,” ungkapnya.
“Dimana di tahun 2024 kita menyelenggarakan pesta Demokrasi secara serentak dalam tahun yang sama. Hal ini merupakan pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita,” tutupnya.
Hadir pada kegiatan tersebut, Forkopimda Kabupaten Lombok Utara, PJU Polres Lombok Utara, anggota Polda NTB yang tersprin, Polres dan Polsek jajaran serta TNI, Brimob, dan Pol PP. Tutup Kapolres
