Keenam, tentang Kemiskinan Ekstrem. Tahun 2023, jumlah penduduk miskin di NTB sebanyak 751.230 jiwa ( 13,85% ). Meningkat 0,17% dari tahun 2022 sebesar 731.940 jiwa ( 13,68% ). Adapun kemiskinan ekstremnya menurun 0,65% ( 32.939 jiwa ) dari tahun 2022 sebesar 176.029 jiwa ( 3,29% ) menjadi 143.090 ( 2,64% ). Penurunan yang belum signifikan ini, menimbulkan kekhawatiran tidak mampu tertuntaskannya kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada akhir tahun 2024.
Berbagai upaya telah dilakukan sebagai upaya kongkrit percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di NTB antara lain : komitmen kebijakan yg tertuang dalam Keputusan Gubernur nonor 045-343/2023 tentang Pemetaan Desa Prioritas Desa Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di NTB, pemutakhiran data, penguatan TKPKD, pemetaan program, penguatan gerakan multi pihak serta pemberian bantuan melalui kegiatan Jumat Salam kepada UMKM dan IKM dengan berbasis pada data P3KE.
Ketujuh, tentang Kesehatan. Pemprov NTB terus berikhtiar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sarpras dan alat kesehatan rumah sakit ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Kelengkapan sarpras dan alat rumah sakit sudah pada posisi 70,80% diatas standar nasional 60%. Dari 45 rumah sakit yang ada, hanya 4 rumah sakit yang sarpras dan alatnya dibawah 60%. Layanan unggulan yang tersedia antara lain : onkologi terpadu, pelsyanan jantung terpadu, radioterapi, PCC, Pelayanan KIA strata paripurna, system rujukan kumunikasi tiga pilar. Dokter spesialis tersebar di 10 kabupaten kota sebanyak 531 orang. NTB masih butuh 160 dokter spesialis lagi.
Upaya-upaya yang telah dilakukan mengatasi kekurangan dokter spesialis ini antara lain : mengirim 37 orang dokter untuk mengikuti program pendidikan dokter spesialis, merekruit 12 orang dokter spesialis melalui formasi CPNS dan P3K, membuka program studi pendidikan dokter spesialis bedah, obgyn dan spesialis kefokteran kelautan di Unram dan lain-lain.
Pemprov NTB mendapatkan penghargaan nasional karena mengcover 97,31% UHC. Kedelapan, Penyerapan Anggaran. Upaya yang dilakukan untuk percepatan penyerapan anggaran di lingkup pemprov NTB adalah dengan menerbitkan Instruksi Gubernur nomor 027-708/2023 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa serta berbagai ketentuan organik lainnya yang mendorong pengadaan langsung secara elektronik / e-purchasing sebagai persyaratan pengajuan SPM-LS.
Realisasi belanja APBD NTB sampai dengan tanggal 29 Februari 2024, baru mencapai 4,27% ( Rp. 260.989.254.736,00 ) dari total belanja 2024 sebesar Rp. 6.108.572.143.903,00. Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat per 29 Februari 2024 sudah mencapai 15,77% dari pagu sebesar Rp. 25,196 Triliun.
Kesembilan, Kegiatan Unggulan. Program unggulan yang tertuang dalam RPD Provinsi NTB tahun 2024 – 2026 adalah bagian integral dari program nasional yang fokus pada penuntasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting dan pengendalian inflasi. Selain itu terdapat program-program lokal yang implementasinya di integrasikan menjadi menu kegiatan pada JUMAT SALAM maupun sosialisasi program Senin Sehat, Selasa Makmur, Rabu Cerdas dan Kamis Bahagia.
“Respons masyarakat sangat positip dengan pelaksanaan Jumat Salam sebagai media dialog untuk menyelesaikan aneka permasalahan pembangunan yang dihadapi masyarakat,” ungkap Miq Gite.
Kesepuluh, tentang Perizinan. Selama ini terdapat 927 jenis perizinan kewenangan Pemerintah Provinsi yang di ampu oleh DPMPTSP NTB.
Pada sistem OSS ( Online Single Submission ) periode 1 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024 telah terbit 39.809 NIB ( Nomor Induk Berusaha ) serta berbagai izin non izin lainnya.
