Lombok Barat, 7 Januari 2026 – Hamparan sawah di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, menjadi saksi momentum bersejarah kebangkitan pertanian nasional. Dari lokasi ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara virtual mengumumkan kembalinya Indonesia sebagai negara swasembada pangan, bertepatan dengan Panen Raya Nasional Serentak di 14 provinsi.
Kegiatan yang dipusatkan di Gapoktan Berkah Subur, Dusun Sambik Rantik, Rabu (07/01/2026) dihadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, serta sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring. Sementara itu, lebih dari 2 juta petani dari seluruh Indonesia mengikuti secara daring, dengan titik utama nasional berada di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar seremoni, melainkan hasil kerja keras kolektif seluruh elemen bangsa yang dimulai dari desa.
“Hari ini kita umumkan secara resmi bahwa Indonesia kembali menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Ini bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri”, tegas Presiden.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Desember 2025 produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi maupun jagung pakan. Bahkan, FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton, sementara USDA menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi tertinggi di Asia Tenggara.
Presiden Prabowo juga menyoroti kebijakan strategis pemerintah, termasuk kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram, tertinggi sepanjang sejarah dan tanpa syarat. Kebijakan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang pada Desember 2025 mencapai 125,35.
Cadangan beras pemerintah di Bulog pun mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 3,39 juta ton dan sempat menembus 4,2 juta ton, sehingga pemerintah mampu menjaga stabilitas harga sekaligus menutup ruang praktik mafia pangan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan dicapai melalui kebijakan tegas tanpa kompromi.
“Kami tegas, bahkan mungkin dianggap kejam. Lebih dari 2.300 izin usaha pangan kami cabut, 76 tersangka kami proses dan 92 pejabat kami copot. Semua atas perintah langsung Bapak Presiden”, tegas Amran.
Di tingkat daerah, Gubernur Iqbal, memaparkan bahwa program pro-petani telah menunjukkan hasil nyata. Pada 2024, Nilai Tukar Petani NTB mencapai 123 atau setara keuntungan 23 persen dan diproyeksikan meningkat menjadi 128 pada 2025 serta 131 pada 2026. Peningkatan ini didorong oleh turunnya biaya produksi, kelancaran irigasi, ketersediaan pupuk serta optimalisasi lahan pertanian yang mencapai 10 ribu hektare pada 2024 dan akan diperluas menjadi 14 ribu hektare.
“Biaya makin turun, air mengalir lancar, pupuk tersedia. Petani tidak lagi terbebani. Ini hasil nyata dari instruksi Presiden Prabowo agar petani untung”, ujar Iqbal.
Kepala Desa Banyu Urip, Selamet Haryadi, menegaskan bahwa keberlanjutan pertanian sangat bergantung pada pengelolaan irigasi. Menurutnya, produktivitas sawah hanya dapat terjaga jika distribusi air berjalan optimal, baik melalui perbaikan saluran lama maupun pembangunan jaringan baru.
“Air adalah nyawa petani. Selama irigasi terjaga, sawah tetap produktif dan petani bisa bertahan”, ujarnya.
