Ia juga menyoroti pendekatan top-down yang digunakan pemerintah pusat.
“Biasanya koperasi itu tumbuh dari bawah (bottom-up), tapi Kopdes ini dibentuk dari atas, lewat instruksi langsung presiden. Ini mengurangi partisipasi masyarakat karena prosesnya cepat sosialisasi, langsung musyawarah, langsung pengurusan,” kritiknya.
Lebih lanjut, Maharani menilai struktur budaya dan ekonomi desa yang beragam tidak bisa disamaratakan.
“Desa itu punya struktur budaya, ekonomi, sejarah yang berbeda dari kota. Tidak bisa kita potret satu model lalu diterapkan ke semua desa,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan pembiayaan, di mana petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi menyebut bahwa modal utama berasal dari BUMN dan pinjaman bank Himbara, dengan kewajiban iuran selama 10 tahun.
“Berdasarkan riset kami, 25 persen masyarakat desa menginginkan pembangunan infrastruktur, dan 36 persen ingin penguatan ekonomi lokal. Ini tidak selalu sejalan dengan konsep koperasi yang dipaksakan dari pusat,” tutup Maharani.
