Lombok Barat, 2 Oktober 2024 – Polres Lombok Barat, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Subsatgas Pos Pengamanan Kantor Bawaslu, terus melakukan pengamanan intensif di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat untuk mendukung kelancaran proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kegiatan pengamanan ini berlangsung pada Rabu (2/10), dimulai sejak pukul 08.00 WITA dan dilakukan hingga selesai tanpa kendala berarti.
Kasi Humas Polres Lombok Barat, AKP I Gede Gumiarsana, menyampaikan bahwa pengamanan ini merupakan bagian penting dalam memastikan stabilitas dan kelancaran proses demokrasi di Lombok Barat. “Kami berupaya maksimal dalam menjaga keamanan selama tahapan Pilkada, khususnya di Kantor Bawaslu Lombok Barat, guna mencegah terjadinya gangguan yang dapat menghambat jalannya tugas penyelenggara pemilu,” ujar AKP Gumiarsana.
Fokus Utama Pengamanan di Kantor Bawaslu Lombok Barat
Dalam pelaksanaan pengamanan di Pos Pengamanan Kantor Bawaslu yang berlokasi di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi prioritas utama. Berdasarkan laporan yang diterima, personel Subsatgas bertugas melaksanakan beberapa langkah penting guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif, di antaranya:
- Pengamanan Internal Kantor Bawaslu
Pengamanan di dalam area perkantoran penyelenggara Pilkada, khususnya Kantor Bawaslu Lombok Barat, menjadi salah satu langkah pencegahan terjadinya potensi gangguan keamanan. Personel kepolisian secara aktif menjaga berbagai area di sekitar kantor untuk memastikan para staf penyelenggara Pilkada dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada tugas mereka. Hal ini penting mengingat Bawaslu adalah institusi kunci dalam pengawasan proses Pilkada yang membutuhkan lingkungan yang aman dan bebas dari tekanan. - Pemeriksaan Kendaraan
Setiap kendaraan yang memasuki area Kantor Bawaslu diperiksa secara ketat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada barang-barang terlarang atau ancaman keamanan yang bisa masuk ke wilayah perkantoran. Pengawasan yang ketat dilakukan untuk meminimalisasi risiko gangguan keamanan atau pelanggaran hukum yang berpotensi mengganggu jalannya pemilihan. - Pengamanan Terbuka: Pengaturan, Penjagaan, dan Patroli
Selain pengamanan internal, pihak kepolisian juga melaksanakan pengamanan terbuka di sekitar Kantor Bawaslu. Kegiatan ini meliputi pengaturan lalu lintas di sekitar kantor, penjagaan di pintu masuk, serta patroli rutin di area sekitarnya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dapat merusak ketertiban dan keamanan di area kantor penyelenggara Pilkada.
Antisipasi Terhadap Potensi Ancaman
AKP I Gede Gumiarsana menekankan bahwa pengamanan ini tidak hanya untuk mencegah gangguan yang mungkin terjadi, tetapi juga untuk merespons setiap potensi ancaman dengan cepat dan efektif. “Kami telah menyusun strategi pengamanan yang komprehensif, dengan penempatan personel di titik-titik strategis, baik di dalam maupun di luar Kantor Bawaslu,” tambahnya.
Menurut AKP Gumiarsana, situasi yang aman dan kondusif merupakan syarat mutlak bagi kelancaran proses Pilkada. Oleh karena itu, selain melakukan patroli dan penjagaan secara fisik, pihak kepolisian juga telah bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan lancar, sehingga dapat dengan cepat merespons setiap perkembangan situasi.
“Kami berharap masyarakat Lombok Barat juga dapat mendukung pelaksanaan Pilkada dengan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing,” ungkapnya lebih lanjut. Hal ini penting, karena keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif selama proses Pilkada berlangsung.
Pengamanan sebagai Bagian dari Tahapan Penting Pilkada
Kegiatan pengamanan ini menjadi bagian dari rangkaian tahapan penting dalam proses Pilkada yang harus diawasi secara cermat. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki tugas vital dalam mengawasi jalannya Pilkada agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keamanan dan ketertiban menjadi faktor kunci yang mendukung kelancaran tugas Bawaslu, terutama dalam mencegah pelanggaran pemilu seperti politik uang, kampanye hitam, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya.
