MATARAM – Dinamika politik nasional terkait wacana evaluasi sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus bergulir. Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana pengkajian ulang sistem demokrasi di tingkat lokal tersebut. Salah satu opsi yang menjadi sorotan adalah peralihan dari Pilkada langsung menjadi Pilkada tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Langkah ini dipandang sebagai solusi realistis untuk mengatasi persoalan klasik dalam kontestasi politik di Indonesia, yakni mahalnya biaya politik dan maraknya praktik politik uang.
Sikap tegas partai berlambang bintang mercy ini disampaikan oleh Sekretaris I BPOKK DPP Partai Demokrat, Si Made Rai Edi Astawa. Pria yang juga mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menegaskan bahwa evaluasi tersebut merupakan respon terhadap kondisi objektif di lapangan yang menunjukkan beban finansial politik yang kian tidak terkendali.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam agenda Media Gathering DPD Partai Demokrat Provinsi NTB yang digelar dengan suasana penuh keakraban di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Minggu malam (18/01/2026). Di hadapan awak media, Made Rai membedah urgensi perubahan sistem ini demi keberlangsungan demokrasi yang lebih sehat.
Dalam pandangan Partai Demokrat, Pilkada langsung sejatinya adalah instrumen demokrasi yang memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Namun, Made Rai mencatat adanya efek samping yang cukup mengkhawatirkan dari sistem yang berjalan selama ini. Tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh kandidat sering kali memicu lahirnya politik uang yang merusak integritas pemilihan.
“Demokrat mencermati bahwa biaya Pilkada langsung sangat tinggi. Sementara pemerintah saat ini sedang fokus pada efisiensi anggaran. Dari situlah muncul gagasan untuk mengevaluasi kembali sistem Pilkada agar lebih tepat guna,” ujar Si Made Rai Edi Astawa.
Ia menjelaskan bahwa wacana Pilkada melalui DPRD bukan berarti menciderai nilai demokrasi. Sebaliknya, hal ini dilihat sebagai upaya mencari format demokrasi yang lebih efisien, rasional, dan tetap memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dengan sistem yang lebih ringkas, ruang untuk transaksi politik bawah tangan diharapkan dapat dipersempit, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar berdasarkan kapasitas dan kapabilitas, bukan karena kekuatan logistik semata.
Lebih lanjut, Made Rai menekankan bahwa poin utama dari evaluasi ini adalah efisiensi anggaran negara. Dana besar yang selama ini terserap untuk penyelenggaraan Pilkada langsung, jika dialihkan, dapat memberikan dampak yang jauh lebih nyata bagi masyarakat luas. Partai Demokrat mendorong agar setiap rupiah yang dihemat dari proses politik ini dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program pembangunan yang konkret.
“Yang paling penting, penghematan anggaran dari evaluasi Pilkada ini benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya dengan penuh keyakinan.
Made Rai memberikan gambaran bahwa saat ini Indonesia tengah memprioritaskan program-program strategis yang membutuhkan dukungan fiskal yang kuat. Di antaranya adalah program makan bergizi gratis serta inisiatif pendirian sekolah-sekolah gratis bagi masyarakat kurang mampu. Program-program tersebut sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang selama ini mungkin terdistribusi secara masif pada agenda-agenda politik formal.
