Mataram NTB – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf dalam rangka kunjungan kerja untuk meninjau operasi katarak di Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram, Senin (09/12).
Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk menurunkan jumlah kasus kebutaan di NTB, dengan menggagas program NTB (Nusa Terang Benderang).
“NTB memiliki akronim yaitu “Nampak Terang Benderang”, ungkapnya.
Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi NTB, NTB mendapatkan posisi kedua di Indonesia dengan total nilai 4 persen untuk gangguan pengelihatan. Jika diakumulatifkan terdapat 37.530 kasus gangguan pengelihatan, 78 persen penyebab kebutaan paling tinggi adalah katarak.
Mensos menjelaskan bahwa Kementerian Sosial setiap tahunnya mengadakan kegiatan bakti sosial, berupa operasi katarak. sebanyak 11.000 pasien diseluruh Indonesia dan di Provinsi NTB sebanyak 1.400 pasien.
“Saya bersama dengan Dirgen Rehabilitasi Sosial beserta rombongan hadir ke NTB untuk meninjau opearsi katarak yang tahun ini dilaksanakan di RS. Harapan Keluarga,” tuturnya.
Ia menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan dalam menyelenggaran kegiatan ini adalah karena berdasarkan data, masih ada 3% penduduk Indonesia yang mengalami masalah penglihatan, ada yang katarak dan lain-lain.
“Faktornya banyak, contohnya usia. Memang yang cukup tinggi itu Jawa Timur, NTB, dan Sumatera Selatan, tetapi di sini sudah ada program khusus soal mengatasi masalah penglihatan khususnya katarak yang punya target 5.000 setiap tahunnya, karena NTB itu akronim dari nyata dan terang berderang. Saya melihat prosesnya dilayani dengan baik, prosedurnya, dokternya, semua berjalan dengan baik, mudah-mudahan ini akan diteruskan di tahun-tahun mendatang,” ungkapnya.
Mensos kuga mengajak kepada seluruh masyarakat yang memiliki masalah dalam pengelihatan, bisa segera memeriksa diri ke dokter, rumah sakit dan lain sebagainya.
“Kami mengajak semua mungkin yang punya masalah atau memiliki keluarga yang punya masalah penglihatan bisa periksa ke dokter, bisa lewat kepolisian, bisa lewat sentra yang dimiliki kementrian sosial, bisa lewat Dinsos-Dinsos di kabupaten kota, lewat mana saja yang memungkinkan untuk bisa menindak lanjuti keinginan dari warga yang ingin melakukan pemeriksaan mata, jadi kami sangat terbuka dan kita akan lakukan di tahun yang akan datang,” jelasnya.
