Kudus, Jawa Tengah – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Kudus kembali menjadi sorotan setelah maraknya postingan bermuatan politik identitas dan SARA yang viral di media sosial. Pengamat politik Herry Mendrofa menyebut fenomena ini sebagai strategi black campaign yang digunakan untuk menyerang salah satu Pasangan Calon (Paslon) demi memengaruhi opini publik.
“Penyelenggara Pilkada tampaknya lebih fokus menyelesaikan aspek teknis pemilu daripada mencegah pelanggaran seperti ini. Akibatnya, isu-isu sensitif seperti SARA dan pornografi sulit dimitigasi,” ujar Herry dalam keterangannya, Kamis, (21/11/2024).
Herry menyoroti minimnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjangkau seluruh potensi pelanggaran, sehingga pengawasan menjadi lemah. Selain itu, ia juga menyoroti rendahnya kesadaran politik sejumlah kandidat yang lebih memilih cara instan untuk mendongkrak popularitas.
“Ada yang memahami pentingnya kampanye edukatif, tapi ada pula yang justru mengabaikan etika politik demi keuntungan jangka pendek. Ini sangat disayangkan,” tambahnya.
Herry menegaskan bahwa penggunaan politik identitas dapat memicu konflik sosial dan merusak nilai-nilai demokrasi. Ia mengimbau seluruh pihak, mulai dari tim sukses, masyarakat, hingga aparat hukum, untuk bersama-sama membangun kesadaran politik yang sehat. “Kesadaran politik yang berkualitas harus menjadi prioritas. Semua pihak, termasuk masyarakat, perlu terlibat dalam pengawasan,” tegasnya.
Di media sosial, akun-akun pendukung salah satu paslon dikabarkan aktif menyebarkan narasi ujaran kebencian dan isu-isu provokatif. Praktik ini dinilai merusak tatanan demokrasi dan berpotensi mengadu domba masyarakat.
Herry berharap ruang publik dapat dijauhkan dari praktik-praktik politik kotor yang mengancam kedamaian dan keberagaman. “Jika ini terus dibiarkan, demokrasi kita akan kehilangan esensinya,” pungkasnya.
