Lombok Barat, NTB – Pada hari Jumat, 13 September 2024, Polres Lombok Barat, melalui Satuan Samapta, melaksanakan kegiatan patroli preventif guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terkendali menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Lombok Barat.
Kegiatan ini dimulai pada pukul 10.30 WITA di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gerung, dan berlangsung hingga selesai.
Kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu yang aman, tertib, dan kondusif.
Tujuan Patroli Preventif Jelang Pemilukada
Pemilihan umum, khususnya Pemilukada, sering kali menjadi momentum yang krusial dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Ketegangan politik yang meningkat, perbedaan pendapat di antara pendukung calon, hingga potensi konflik dapat memicu gangguan keamanan.
Oleh karena itu, patroli preventif seperti yang dilakukan oleh Satuan Samapta Polres Lombok Barat sangat penting untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
Dalam pernyataannya, Kasat Samapta Polres Lombok Barat, Polda NTB, Iptu Eko Nugroho, S.H., menjelaskan bahwa patroli preventif ini adalah bentuk tanggung jawab kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas selama proses Pemilukada.
“Kami melaksanakan patroli ini sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas. Tugas kami adalah memastikan bahwa masyarakat dapat merasa aman dan nyaman selama berlangsungnya tahapan Pemilukada,” ujar Iptu Eko Nugroho.
Dialog dengan Staf Bawaslu
Selain melakukan patroli, anggota Sat Samapta juga melakukan dialog dengan staf Bawaslu Lombok Barat, yakni Sdri Tari, guna memperkuat sinergi antara kepolisian dan Bawaslu dalam menjaga situasi yang kondusif selama Pemilukada berlangsung.
Dalam dialog tersebut, pihak kepolisian menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk Bawaslu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.
“Sinergi antara pihak kepolisian dan Bawaslu sangat penting. Kami berharap Bawaslu dapat terus berkoordinasi dengan kami jika ada potensi gangguan keamanan selama proses pemilihan ini. Kita semua bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang aman dan damai,” tambah Iptu Eko.
Fokus Utama Patroli Preventif
Salah satu fokus utama dari patroli preventif ini adalah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pemilukada dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, patroli ini juga bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi potensi konflik horizontal antarpendukung kandidat, serta menjaga agar tidak ada provokasi atau penyebaran informasi hoaks yang dapat memicu ketidakstabilan situasi keamanan.
Beberapa titik rawan yang menjadi perhatian dalam patroli ini meliputi area perkantoran Bawaslu, tempat pemungutan suara (TPS), dan wilayah-wilayah yang memiliki sejarah kerawanan keamanan saat Pemilukada sebelumnya.
Dengan melakukan patroli di titik-titik tersebut, pihak kepolisian berusaha meminimalisir risiko terjadinya tindakan yang dapat mengganggu jalannya Pemilukada.
Kerja Sama dengan Masyarakat
Keberhasilan dalam menjaga situasi keamanan selama Pemilukada tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Kasat Samapta juga mengimbau masyarakat untuk turut serta menjaga kondusifitas wilayah dengan cara tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, serta segera melaporkan jika melihat atau mendengar adanya potensi gangguan kamtibmas.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya, dan segera laporkan ke pihak berwenang jika ada indikasi gangguan kamtibmas,” tegas Iptu Eko Nugroho.
Upaya Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Pemilukada
Pelaksanaan Pemilukada di berbagai daerah sering kali dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan. Oleh karena itu, langkah preventif seperti patroli ini sangat penting untuk menjaga agar tidak terjadi eskalasi yang dapat mempengaruhi hasil Pemilukada.
Berdasarkan pengalaman dari Pemilukada sebelumnya, beberapa jenis gangguan yang biasanya muncul adalah:
- Penyebaran berita hoaks yang dapat mempengaruhi opini masyarakat.
- Provokasi oleh oknum tertentu yang bertujuan untuk memicu konflik antarpendukung.
- Intimidasi terhadap petugas atau pemilih di TPS.
- Kecurangan dalam proses pemungutan suara, seperti penggelembungan suara atau manipulasi data.
Polres Lombok Barat secara aktif berupaya untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan tersebut melalui patroli intensif dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Bawaslu dan aparat pemerintah daerah.
Peran Bawaslu dalam Menjaga Netralitas dan Kamtibmas
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi jalannya Pemilukada, Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga netralitas dan memastikan tidak ada pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung. Dalam hal ini, sinergi antara Bawaslu dan Polri menjadi faktor kunci untuk menciptakan Pemilukada yang adil, jujur, dan damai.
Menurut Sdri Tari, staf Bawaslu Lombok Barat, pihaknya sangat menghargai upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat.
“Kami sangat terbantu dengan adanya patroli dari Polres Lombok Barat. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak kepolisian untuk mendukung jalannya Pemilukada yang aman dan tertib,” ujarnya.
Bawaslu juga terus mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya Pemilukada dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran pihak kepolisian sangat membantu dalam menjaga keamanan dan memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
