LOMBOK BARAT, NTB – Ancaman abrasi sungai yang semakin masif di Dusun Karang Pande, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), mendapatkan perhatian serius dari tingkat pusat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKS, H. Abdul Hadi, S.E., M.M., yang merupakan perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok, turun langsung ke lapangan pada Sabtu, 22 November 2025.
Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan upaya memastikan keselamatan infrastruktur desa serta perlindungan wilayah permukiman masyarakat yang terancam oleh erosi sungai. Kehadiran anggota DPR RI ini menunjukkan komitmen politik terhadap isu lingkungan dan keselamatan warga di tingkat grassroots.
Memetakan Titik Kritis Abrasi Sungai di Karang Pande
Dalam peninjauan tersebut, H. Abdul Hadi didampingi oleh unsur penting di tingkat desa dan lembaga teknis pusat. Hadir mendampingi adalah Kepala Desa Banyumulek, H. Jamiludin, S.IP., serta perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Kolaborasi antara legislatif pusat, pemerintah desa, dan otoritas teknis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai tingkat kerusakan yang terjadi.
Tim meninjau langsung kondisi sungai di Dusun Karang Pande yang mengalami abrasi cukup serius. H. Abdul Hadi dan rombongan berdialog intensif dengan warga dan perangkat desa mengenai titik-titik kritis abrasi. Erosi sungai dilaporkan telah mulai menggerus badan jalan dan lahan di sekitarnya, menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat.
H. Abdul Hadi menjelaskan bahwa kunjungannya merupakan tindak lanjut dan pengawasan terhadap program penanganan bencana alam di daerah. “Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan keselamatan infrastruktur desa serta perlindungan wilayah permukiman masyarakat,” jelas H. Abdul Hadi.
Tindak Lanjut Program Penguatan Sungai
Desa Banyumulek sebelumnya telah menjadi lokasi penanganan awal abrasi sungai, di mana pembangunan bronjong telah diselesaikan di Dusun Muhajirin. Struktur pengaman tersebut berhasil mengurangi dampak erosi di wilayah tersebut. Peninjauan yang dilakukan hari ini di Karang Pande menjadi kelanjutan dari program penguatan sungai, sekaligus memetakan kebutuhan penanganan di titik baru yang kini terdampak parah.
Menurut data normatif, kerusakan sungai yang tidak ditangani dengan cepat dapat meluas, mengancam jembatan, jalan, dan bahkan fondasi rumah warga. Oleh karena itu, langkah proaktif seperti ini sangat krusial.
“Abrasi ini harus segera ditangani. Kita ingin memastikan keselamatan masyarakat dan menjaga infrastruktur desa agar tetap berfungsi dengan baik,” tegas H. Abdul Hadi saat meninjau bantaran sungai. Ia menekankan perlunya kecepatan dan langkah yang terukur dalam penanggulangan bencana hidrologi ini.
Pihak BBWS yang turut serta dalam peninjauan ini memiliki peran vital. Mereka memastikan bahwa penanganan yang akan dilakukan bersifat teknis dan berkelanjutan.
Pihak BBWS menambahkan bahwa data lapangan yang dikumpulkan langsung dari kunjungan H. Abdul Hadi ini akan menjadi dasar utama dalam penyusunan rencana teknis penanganan abrasi di Karang Pande. Rencana ini akan mencakup desain struktur permanen untuk mencegah erosi lebih lanjut di masa depan.
Kunjungan koordinatif ini disambut positif oleh masyarakat setempat. Kepala Desa dan warga berharap intervensi dari pusat dapat berkelanjutan, sehingga aliran sungai di Banyumulek kembali stabil dan tidak lagi membahayakan permukiman di sekitarnya. Dengan langkah-langkah koordinatif antara DPR RI, Pemerintah Desa, dan BBWS, Desa Banyumulek diharapkan dapat memperkuat ketahanan infrastruktur desa dan lebih siap menghadapi perubahan kondisi alam.
