Jakarta– Upaya menghadirkan wajah baru lembaga pemasyarakatan yang lebih terbuka, humanis, dan dekat dengan masyarakat kini kian nyata. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) resmi menetapkan Lapas Kelas IIA Lombok Barat sebagai salah satu dari 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pilot project nasional dalam penerapan Pedoman Strategi Branding Pemasyarakatan.
Penetapan ini dilaksanakan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pedoman Strategi Branding Pemasyarakatan yang digelar Ditjenpas di Jakarta, Rabu (12/11/2025). Kegiatan ini dihadiri sejumlah pakar komunikasi terkemuka, di antaranya Chacha Annisa, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan; Aiman Wicaksono, CEO iNews; serta Bahrul Wijaksana, Senior Advisor ADB-FMNJP yang juga dikenal sebagai ahli komunikasi dari Indonesian Indikator.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Drs. Mashudi menyampaikan bahwa strategi branding menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan.
“Kami ingin pemasyarakatan tidak hanya dipahami sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai ruang perubahan sosial. Melalui strategi komunikasi yang kuat, kami ingin memperlihatkan bahwa pemasyarakatan hadir untuk memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai salah satu dari 17 UPT pilot project, Lapas Lombok Barat akan menjadi contoh penerapan strategi branding yang menekankan keterbukaan informasi, transparansi layanan, serta narasi positif mengenai pembinaan warga binaan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses pembinaan di dalam Lapas.
Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat menyambut kepercayaan tersebut sebagai amanah sekaligus peluang untuk bertransformasi.
“Kami siap menjalankan peran ini dengan semangat perubahan. Melalui strategi komunikasi yang lebih terbuka, kami ingin menunjukkan bahwa pembinaan di Lapas bukan sekadar hukuman, tapi proses pemulihan dan pemberdayaan yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Kalapas Lombok Barat.
Sementara itu, para narasumber dalam FGD menekankan pentingnya konsistensi pesan dan pendekatan empatik dalam membangun kepercayaan publik. Chacha Annisa menyoroti perlunya gaya komunikasi yang melibatkan masyarakat, bukan sekadar menyampaikan pesan satu arah. Aiman Wicaksono menambahkan, media perlu menjadi jembatan untuk menghadirkan narasi positif tentang pembinaan.
“Branding bukan sekadar logo atau citra visual, tapi tentang kehadiran yang memberi dampak dan nilai bagi masyarakat,” ujar Bahrul Wijaksana.
Melalui program ini, Ditjenpas berharap Pedoman Strategi Branding Pemasyarakatan dapat menjadi panduan nasional bagi seluruh UPT di Indonesia, sehingga lembaga pemasyarakatan benar-benar tampil sebagai institusi yang terbuka, produktif, dan semakin dekat dengan rakyat. (ijw)
