Lombok barat – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun anggaran 2026 menemui jalan buntu. Rapat antara pihak eksekutif dan legislatif yang berlangsung selama tiga hari dua malam berakhir tanpa kesepakatan, memunculkan kekhawatiran terhadap kelanjutan proses pembangunan daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Perindo, H. Husnan Wadi, SH., MH., menegaskan perlunya komunikasi politik yang lebih komprehensif antar pihak. Ia menyebut kebuntuan dalam pembahasan KUAPPAS ini tidak lepas dari perbedaan pandangan dan kepentingan politik yang belum menemukan titik temu.
“Intinya, Perindo merasa perlu membangun komunikasi yang lebih komprehensif terhadap kebuntuan ini. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa mencari solusi tanpa mengedepankan ego politik,” ujarnya.
Husnan menjelaskan, sebagian anggota legislatif menilai banyak program yang belum terakomodir dalam rancangan KUAPPAS, termasuk munculnya Silva (sisa lebih perhitungan anggaran) yang dianggap menunjukkan kurangnya pemahaman teknis dalam penyusunan anggaran.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa Perindo memposisikan diri sebagai pihak penengah agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan tidak menghambat roda pembangunan di Lombok Barat.
“Terlepas dari perbedaan pandangan itu, Kami di Perindo berharap agar pembahasan bisa kembali berjalan. Kita tidak ingin pembangunan di Lombok Barat terbengkalai hanya karena masalah komunikasi,” tambahnya.
Dengan situasi ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diharapkan segera melakukan langkah-langkah strategis untuk melanjutkan pembahasan KUAPPAS 2026, agar program prioritas daerah tetap berjalan sesuai rencana.
