Lombok Tengah — Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terjadi penurunan prevalensi stunting nasional, dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Sementara menurut hasil SSGI 2024 angka prevalensi stunting di wilayah NTB masih cukup tinggi sebesar 29,8%. Penanganan stunting saat ini masih menghadapi tantangan yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi serta intervensi yang lebih efektif, termasuk penanganan berbasis wilayah.
Dalam upaya menanggulangi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diluncurkan Program BEBAS STUNTING MENDUNIA (MENyehatkan Desa untuk NTB Ibu dan Anak) di Desa Bondir, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Peluncuran program ini dilakukan oleh Ketua TP PKK Provinsi NTB, Bunda Sinta M. Iqbal, dan turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Tengah, Bunda Hj. Bq. Nurul Aini Pathul Bahri.
Dalam rangka memperkuat sinergi program dan kegiatan antara Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BBPOM di Mataram, pada peluncuran program tersebut BBPOM Mataram memberikan dukungan nyata dalam bentuk:
1. Penyediaan Mobil Pelayanan Keliling untuk memberikan layanan uji cepat bahan berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Metanyl Yellow) dalam pangan secara langsung kepada Masyarakat
2. Pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait keamanan Obat dan Makanan, dengan pendekatan Komunikasi Interpersonal yang lebih efektif dan menyentuh langsung masyarakat.
Dalam sambutannya, Bunda Bq. Nurul menyampaikan bahwa Desa Bondir termasuk salah satu dari 21 desa dengan kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, Desa Bondir akan menjadi prioritas dalam hal penganggaran serta pelaksanaan program-program lintas sektor dan OPD terkait, guna mendorong transformasi Desa Bondir menjadi desa yang mandiri dan berdaya.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua TP PKK Provinsi NTB, Bunda Sinta. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa berbagai permasalahan sosial masih menjadi tantangan di Provinsi NTB, termasuk di Desa Bondir yang saat ini masuk dalam daftar desa dengan kategori miskin ekstrim. Kegiatan ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya TP PKK Provinsi NTB turun langsung bersama BKKBN Provinsi NTB dan BBPOM di Mataram dalam upaya bersama menangani masalah stunting serta keamanan obat dan makanan.
Lebih lanjut, Bunda Sinta mengingatkan bahwa tidak semua yang mahal itu pasti baik, dan tidak semua yang murah itu tidak baik, pesan bijak yang mengajak masyarakat untuk lebih cermat dan bijaksana dalam memilih produk yang dikonsumsi.
Bunda Sinta menambahkan bahwa BBPOM di Mataram telah menyiapkan display berisi contoh produk obat dan makanan yang tidak terdaftar atau mengandung bahan berbahaya, yang dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi
Bunda Sinta juga memberikan semangat kepada para kader untuk terus bekerja sama dalam upaya membebaskan Desa Bondir dari status desa miskin ekstrem, apalagi saat ini telah didukung dengan sarana jalan yang memadai. Harapannya, seluruh desa dengan kategori miskin ekstrem di NTB dapat terentaskan dalam lima tahun ke depan
Secara terpisah Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan menyambut baik ajakan kolaborasi dengan TP PKK ini. “Terima kasih kepada TP PKK Provinsi NTB yang telah mengandeng kami, kolaborasi ini dapat memperluas informasi kepada masyarakat tentang pentingnya cerdas memilih obat, makanan, kosmetik dan obat bahan alam yang aman” ujar Yosef.
“Kami juga menyediakan display produk-produk ilegal baik kosmetik, obat bahan alam dan pangan, sehingga masyarakat tidak lagi membeli produk tersebut, karena mengandung bahan berbahaya dan beresiko terhadap kesehatan” lanjutnya
“Konsumsi pangan yang tidak aman akibat cemaran kimia dan mikrobiologi juga dapat berdampak terjadinya stunting, karena jika anak sering terkena diare pada usia balita maka pertumbuhan fisik dan intelektualnya akan terganggu” terang Yosef
“Masyarakat wajib Cek KLIK sebelum membeli produk Obat dan Makanan, Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar dan Cek Kedaluarsa serta jangan lupa download BPOM Mobile” pungkasnya
