Lombok Barat, 11 September 2025 – Adanya kebijakan Pemerintah Pusat agar setiap desa/ kelurahan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendorong semua kementerian memberi atensi khusus. Tidak terkecuali bagi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), melalui Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi mengkhususkan diri meninjau langsung keberadaan KDMP di Kabupaten Lombok Barat NTB.
Di Lombok Barat, sasaran kunjungan Deputi Bidang Inkom, Eko D. Indarto ada di KDMP Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar di mana lokasi gerai usahanya ada di Komplek Pasar Buah Jongklak.
“Kehadiran kami untuk KDMP ini ingin menyerap informasi untuk kami harmonisasi dengan kementerian teknis di pusat,” ujar Eko D. Indarto.
Informasi yang ingin diserapnya, tambah Eko adalah kendala-kendala dan permasalahan yang barangkali dihadapi oleh para pengurus.
“KDPM adalah program Presiden Prabowo yang terakhir dilaunching. Sebagai koperasi, maka prinsipnya adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Karena prinsipnya anggota, maka tergantung pada AD/ART di koperasi itu. Kita ingin agar koperasi ini bisa mengembangkan usaha yang variatif dan bisa menjadi mitra program MBG (makan bergizi gratis, red) agar ke depannya bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar,” tegas Eko D. Indarto.
KDMP, tegasnya jangan hanya tahu mengelola usaha simpan pinjam, namun ke depan mampu menjalankan aneka usaha dan bermitra sebagai supplier kebutuhan bahan baku dapur-dapur di SPPG.
Senada dengan Eko, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini dihubungi terpisah bahkan menegaskan agar semua KDPM memiliki visi bisnis.
“Pengurus KDMP itu harus memiliki visi usaha yang jelas. Sebisa mungkin memiliki jenis usaha yang variatif sehingga saling dukung antar koperasi. Saat ini kita sudah meminta Dinas Pertanian misalnya, menginventarisir jumlah peternak ayam dan menghitung berapa kemampuan produksinya. Itu kan bisa menjadi jenis usaha di koperasi desa,” papar Bupati.
Dalam kunjungannya, Deputi Bidang Inkom Kemenko Polkam banyak mendengar permasalahan dan pertanyaan dari 16 Ketua KDPMD se Kecamatan Lingsar Lombok Barat. Selain persoalan regulasi yang terkait dengan kebijakan di Kementerian Desa, Eko D. Indarto juga menyerap masalah tentang posisi BUMDES saat ini dan kemitraan KDMP dengan perbankan di mana aturan tentang penjaminan Dana Desa bagi para Kepala Desa belum jelas.
