LOMBOK – Bupati Lombok Timur Haerul Warisin mengapresiasi kegiatan dialog terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang digelar Komunitas Pemerhati Pekerja Migran NTB di Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kamis 24/7/2025). Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur M. Khairi saat mewakili bupati membuka dialog TPPO yang mengangkat tema ‘Ketahanan Sosial Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah NTB’.
“Saya mewakili bapak bupati mengapresiasi kegiatan ini dan membantu kerja Disnakertrans, tentunya saudara kita agar terhindar menjadi TKI illegal. Saya mendukung kegiatan ini yang sangat luar biasa mendukung pemerintah,” ungkapnya dalam membuka dialog.
Dikatakan Khairi, secara spesial dirinya hadir membuka dialog ini karena perintah langsung bupati melalui surat disposisi untuk menghadiri acara ini.
Katanya, jika bicara kasus TPPO untuk Lombok Timur tentu banyak. Ini juga tidak lepas dari jumlah penduduk yang besar di Lombok Timur mengalahkan jumlah penduduk Pulau Sumbawa.
Menurut dia, dengan luas wilayah Lombok Timur pihaknya tidak menutupi ada banyak juga kasus TPPO yang terjadi. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat kita mencoba mengadukan nasib menjadi TKI/TKW.
“Ada banyak ke Malaysia dan luar negeri lainnya. Kami juga pernah buat kegiatan pelatihan anggarannya Rp 3 miliar ini sumber dana dari DBHCHT. Ini tujuan untuk mengurangi pengangguran, masyarakat yang banyak menjadi TKI dan kami berikan alat mesin jahit dan lainnya. Tapi langkah kami belum bisa membantu karena wilayah kita ini luas,” katanya.
“Angka pengangguran kita terbesar, pengiriman TKI/TKW juga kita terbesar di Indonesia setelah Indramayu,” sambungnya.
Dibeberkannya, temuan pihaknya banyak PT dari luar daerah merekrut tenaga kerja asal Lombok Timur dan dijanjikan akan bekerja ke luar negeri. Sementara faktanya tidak ada job kerja ke luar negeri.
“Cara menghindari kasus TPPO masyarakat harus cek di dinas kami apa benar ada job untuk PT/perusahaan yang merekrut. Ini masyarakat harus melakukan cek biar tidak salah informasi, biar tidak ada korban kasus TPPO,” jelasnya tegas.
Dikatakan dia, sekarang banyak istri masyarakat hilang karena tiba-tiba tekong alias sponsor sudah memberangkatkan istri orang ke luar negeri. Parahnya, pemerintahan desa juga bisa menerbitkan rekom dan banyak ditemukan kasus begini di Lombok Timur.
“Sementara suami ribut karena istrinya sudah di luar negeri. Maka dengan itu, negara harus selalu hadir di setiap masalah yang dihadapi masyarakat kita,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Komunitas Pemerhati Pekerja Migran NTB Muh. Efendi menyampaikan bawah kegiatan ini dihajatkan untuk mengenalkan akar rumput terjadi TPPO. Harap juga bagaimana kita semua sama-sama bisa kampanye bahaya kasus TPPO.
“Maka peran kita semua penting dalam melawan kasus TPPO,” katanya dalam sambutan.
