Mataram, Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu (23/7/2025).
Rakor yang mengusung tema “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting melalui Program Desa Berdaya” ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah NTB.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi misi utamanya selama menjabat. Menurutnya, dari sekian banyak persoalan sosial, kemiskinan merupakan “ibu dari segala masalah”.
“Kalau kita ingin menyelesaikan berbagai persoalan sosial lainnya, kita harus meletakkan fondasi yang kokoh dengan mengentaskan kemiskinan,” tegasnya.
Ia menyebut, angka kemiskinan ekstrem di NTB saat ini berada di angka 2,04 persen, tergolong masih tinggi. Namun, upaya pengentasan tidak bisa dilakukan secara sektoral atau berjalan sendiri-sendiri.
“Selama ini belum ada orkestrasi yang rapi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing masih berjalan sendiri,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemprov NTB memperkenalkan konsep Desa Berdaya sebagai bentuk orkestrasi penanggulangan kemiskinan yang lebih kolaboratif dan transformasi. Program ini akan segera dilaunching dan menargetkan 106 desa untuk mencapai nol kemiskinan pada tahun 2029.
“Kata pertama dari Desa Berdaya adalah kolaborasi dan tranformasi karena musuh bersama kita adalah kemiskinan yang diselesaikan,” kata Gubernur Iqbal.
Menurutnya, transformasi parameter pembangunan harus dimulai sejak awal, bukan di akhir. Karena itu, kolaborasi nyata dan aksi bersama lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini.
Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan. Mereka menjadi elemen penting dalam menyukseskan program Desa Berdaya sekaligus membawa visi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yakni pembangunan dari desa.
“Peran kepala desa sangat strategis. Mereka membawa nafas dan visi presiden tentang pembangunan dari desa. Maka, saya mohon dukungan dan komitmen penuh dari semua pihak, terutama kepala desa, dalam upaya menuntaskan kemiskinan ini,” ujarnya.
Dalam laporannya, Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P., menyoroti bahwa kehadiran para pimpinan daerah, termasuk para wakil bupati se-NTB, merupakan bentuk komitmen bersama dalam menangani persoalan kemiskinan dan stunting yang masih menjadi tantangan serius di NTB.
“Hari ini kita akan membahas isu kemiskinan yang sangat menentukan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB ke depan,” ungkap Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Ia menjelaskan bahwa Rakor kali ini juga disinergikan dengan rencana peluncuran Program Desa Berdaya yang bertujuan untuk mengintervensi desa-desa dengan kategori kemiskinan ekstrem secara lebih terarah dan tepat sasaran.
“Penanganan stunting dan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh tanpa fokus. Kita butuh intervensi yang tepat sasaran agar capaian yang dihasilkan benar-benar signifikan,” tegasnya.
