SUMBAWA BARAT— Tokoh pendiri Kabupaten Sumbawa Barat, sekaligus pejuang pemekaran daerah otonomi baru, KH.Zulkiefli Muhadli, SH., MM mendukung masyarakat Pulau Sumbawa melakukan unjuk rasa guna menyampaikan aspirasi demi memperjuangkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
“Kita dukung penuh perjuangan pembentukan PPS. Itu semangat kita bersama. Namun, saya tidak setuju jika blokade pelabuhan Poto Tano dilakukan,” Kata Buya, Zul, sapaan akrabnya, Senin (23/6).
Baginya, semua hasil capaian melalui perjuangan administratif pemerintahan sesuai aturan perundang undangan perlu didukung aspirasi nyata dari masyarakat, termasuk melalui unjuk rasa.
Ia berharap segala bentuk perjuangan hendaknya disampaikan secara demokratis melalui pesan pesan positif dan mendasar. Ia tidak menolak unjuk rasa masyarakat, itu hak dan tetap penting dalam perjuangan pembentukan PPS. Akan tetapi, dirinya tetap tidak setuju dan tidak mendukung penutupan pelabuhan Poto Tano.
“Semua pihak perlu menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Menjaga ketertiban umum. Apalagi kepentingan emergenci seperti ambulance dikhawatirkan terganggu. Apalagi menyangkut nyawa manusia,” ujarnya.
Buya Zul sejatinya memahami, kajian perlunya pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa di NTB sudah final. Proses perjuangan secara politik melalui parlemen di DPR RI menurutnya, sudah dilakukan. Tinggal aspirasi dan harapan seluruh elemen masyarakat se Pulau Sumbawa patut disampaikan hingga meja Presiden Prabowo Subianto.
“Kami berharap agar bapak Presiden mengabulkan pencabutan DOB. Dengan memperhatikan sekala prioritas pembangunan dan kelayakan. Pulau Sumbawa sudah saatnya terbentuk, ” Pintanya.
Buya Zul menegaskan, Seluruh dokumen dukungan dari para anggota DPRD Kabupaten / Kota se- pulau sumbawa maupun dokumen pendukung lainnya sudah selesai. Tinggal bagaimana Presiden Probowo melihat persolan ini.
“Saya meminta kepada presiden Prabowo untuk segera mencabut Moratorium dengan merekomendasikan Provinsi Pulau Sumbawa layak dibentuk,” demikian Buya Zul.
