Mataram – Upaya pengawasan obat dan makanan di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus ditingkatkan melalui kolaborasi multipihak. Dalam sebuah langkah strategis untuk mengevaluasi efektivitas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat provinsi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan”. Acara penting ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi NTB Bidang Pemerintahan dan Kesra, Fathurrahman, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dasar Hukum Kuat, Perlindungan Masyarakat Jadi Prioritas
Pembentukan TKPPOM di daerah merupakan amanat langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2018 mengenai Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan, menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan berbahaya tidak bisa diemban sendiri oleh Badan POM. “Sebagai otoritas pengawas, Badan POM tidak dapat bekerja sendiri atau single player. Diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan ketersediaan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat,” ujarnya. Yosef menekankan bahwa aspek obat dan makanan sangat strategis, berkaitan erat dengan kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional, bahkan daya saing bangsa.
Tantangan Pengawasan di Era Digital dan Ancaman Tersembunyi
Kepala BBPOM Mataram tidak menampik bahwa tantangan pengawasan saat ini semakin kompleks. Era digital membawa modus baru dalam peredaran produk ilegal yang sulit dilacak. Yosef Dwi Irwan secara spesifik menyoroti beberapa isu krusial yang memerlukan perhatian bersama.
“Saat ini tantangan pengawasan semakin kompleks. Beberapa isu pengawasan yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain: peredaran obat dan makanan ilegal secara daring, masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang obat dan makanan yang aman, tingginya penyerahan antibiotik tanpa resep dokter yang berdampak AMR (Antimicrobial Resistance) serta masih ditemukan penggunaan boraks dalam kerupuk dan mie basah,” papar Yosef.
Fenomena peredaran produk ilegal secara daring menjadi perhatian serius karena jangkauannya yang luas dan sulit dikontrol, berpotensi membahayakan konsumen yang tidak waspada. Selain itu, masih adanya penyalahgunaan bahan tambahan berbahaya seperti boraks dalam kerupuk dan mie basah menunjukkan bahwa pengawasan di tingkat hulu dan hilir harus terus diperketat. Isu AMR akibat penggunaan antibiotik tanpa resep juga menjadi ancaman kesehatan global yang memerlukan edukasi dan penegakan hukum yang kuat.
Membangun Sinergi Nyata: Komitmen Bersama TKPPOM NTB
NTB sebenarnya telah memiliki TKPPOM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, Yosef Dwi Irwan menggarisbawahi pentingnya peningkatan pelaksanaan kegiatan terpadu agar dampak positif keberadaan TKPPOM benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa pada September 2022 telah diterbitkan Surat Edaran Kemendagri 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, yang mengharuskan TKPPOM di daerah untuk menyesuaikan diri dengan regulasi tersebut.
Meskipun keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala, Yosef menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan. “Keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan, namun demikian kita tak boleh menjadikannya sebagai alasan. Komitmen perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan harus senantiasa dilaksanakan,” pungkasnya dengan tegas.
Asisten I Setda Provinsi NTB, Fathurrahman, menyampaikan apresiasi tinggi kepada BBPOM di Mataram atas inisiasi kegiatan FGD ini. Ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang terus berkomitmen dalam menjaga keamanan obat dan makanan di NTB.
“Melalui kegiatan ini saya harap dapat terbangun sinergitas dan komitmen bersama secara nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kembali struktur keanggotaan TKPPOM Provinsi NTB tahun 2025, serta menetapkan langkah-langkah operasional dalam hal peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan,” ujar Fathurrahman saat menutup sambutannya. Ia menambahkan bahwa upaya ini bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari produk berisiko, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha agar dapat memproduksi produk obat dan makanan yang aman, bermutu, berkhasiat, dan bermanfaat.
Kolaborasi yang kuat antara BBPOM, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan ini menjadi kunci vital dalam memastikan keamanan pangan dan obat di NTB, sekaligus mendorong industri lokal untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing.
