Lombok Barat, NTB – Sebuah inisiatif baru yang revolusioner telah hadir di Desa Kediri, Lombok Barat, dengan dibentuknya Posyandu Difabel Akses. Gagasan ini muncul dari realita pahit yang dihadapi penyandang disabilitas: akses kesehatan yang belum sepenuhnya merata dan inklusif. Meskipun regulasi dan perhatian pemerintah terhadap kesehatan penyandang disabilitas sudah ada, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal aksesibilitas.
Pendiri Posyandu Difabel Akses, Fitri Nugraha Ningrum, menjelaskan alasan di balik pembentukan unit layanan kesehatan khusus ini. “Adanya inisiatif pembentukan Posyandu Difabel Akses di Desa Kediri, Lombok Barat ini adalah realita penyandang disabilitas yang belum akses sepenuhnya terhadap kesehatan,” ujarnya. Fitri menyoroti bahwa ketika penyandang disabilitas sakit, mereka harus menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau rumah sakit. “Selain jauh, tidak ada yang mengantar, layanan yang aksesibel terhadap mereka di lembaga terkait itu belum ada,” imbuhnya.
Tantangan Aksesibilitas dan Kesenjangan Layanan
Fitri memberikan contoh nyata tentang kesenjangan layanan yang masih ada. “Contoh misalnya untuk juru bahasa isyarat bagi kita yang tuli, kalau untuk infrastruktur insya Allah kan sudah banyak yang akses, termasuk sudah ada trotoar dan juga sudah ada guiding block,” jelasnya. Namun, masalah muncul pada ketersediaan juru bahasa isyarat di lembaga-lembaga terkait. “Layanan bagi kita tuli yang mewakili tidak mendengarnya itu kan harus ada juru bahasa isyarat di lembaga-lembaga terkait, itu belum ada.”
Selain itu, permasalahan dalam akses BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) program pemerintah juga menjadi kendala. “Belum semuanya disabilitas belum memiliki, nah ini juga menjadi kendala,” ungkap Fitri. Melihat kondisi tersebut, Posyandu Difabel Akses hadir sebagai solusi, mengingat posyandu merupakan unit kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat.
“Posyandu konvensional itu kan, mereka lebih ke ibu hamil, anak, dan lansia, sedangkan untuk disabilitas, kader sendiri juga tidak memahami sebenarnya disabilitas itu apa sih, makanya kami membentuk untuk berdirinya Posyandu Difabel Akses,” papar Fitri. Ia berharap, model Posyandu ini dapat secara masif dibentuk di seluruh desa di Nusa Tenggara Barat.
Deteksi Dini dan Pencegahan Disabilitas Baru
Fitri juga menekankan pentingnya Posyandu Difabel Akses dalam mendeteksi dan mencegah lahirnya disabilitas baru. “Disabilitas ini bukan berhenti atau bisa ditekan angkanya menurun, akan tetapi akan bertambah karena faktor-faktor seperti penyakit, kecelakaan, genetik, stunting, kemudian juga faktor usia, ini akan melahirkan disabilitas baru,” terangnya.
Dengan adanya posyandu khusus ini, diharapkan deteksi dini dapat dilakukan terhadap ibu hamil dan anak yang baru lahir. “Kalau ada posyandu kita bisa mendeteksi melakukan deteksi dini terhadap ibu hamil anak yang baru lahir, insyaallah disabilitas itu akan bisa diatasi sehingga tidak menjadi penyandang disabilitas,” kata Fitri. Ia menjelaskan perbedaan antara disabilitas yang bisa diperbaiki dan penyandang disabilitas permanen. “Kalau penyandang disabilitas itu kan yang memang tidak bisa diperbaiki fungsi-fungsi, misalnya secara motoriknya sudah tidak bisa diperbaiki dia akan menjadi penyandang. Kalau selagi dia bisa diterapi diberikan tindakan medis secara kontinu dan terkontrol insya allah tidak akan menjadi penyandang disabilitas.”
Koordinasi dan Peran Kader Desa
Dalam mempersiapkan Posyandu Difabel Akses, Fitri dan timnya berkoordinasi erat dengan Kepala Puskesmas Kediri. Mereka mengusulkan agar kader Posyandu Difabel Akses menjadi kader desa, bukan kader setiap dusun seperti posyandu konvensional lainnya. “Karena ini posyandu difabel, kami lebih ke lingkup wilayahnya itu desa. Di mana nanti akan menjadi koordinator bagi kader-kader posyandu konvensional,” jelas Fitri.
Ke depan, Posyandu Difabel Akses akan terus melakukan penyuluhan, edukasi, dan kampanye di masyarakat. “Baik dengan kepala dusun, tokoh masyarakat, kader posyandu itu sendiri, dan kelompok-kelompok keluarga, dan sekolah-sekolah PAUD yang ada, tentang siapa sih disabilitas itu, dan bagaimana kita menghadapi disabilitas, kemudian juga bagaimana kita bisa meminimalkan anak lahir dengan disabilitas,” pungkas Fitri, menegaskan komitmen mereka untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sadar akan isu disabilitas.
