Mataram, NTB – Suasana tegang menyelimuti umat Hindu di Batu Dawe, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyusul rencana eksekusi lahan Setra (kuburan) oleh pengadilan. Menanggapi situasi genting ini, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTB dan Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kementerian Agama NTB turun langsung ke lokasi pada Senin, 26 Mei 2025, untuk menenangkan umat dan mengimbau agar tidak terprovokasi. Kehadiran para tokoh Hindu ini diharapkan menjadi penyejuk di tengah kemelut sengketa yang telah berlangsung lama.
Sengketa lahan Setra di Batu Dawe telah menjadi perhatian serius bagi umat Hindu setempat. Kabar mengenai rencana eksekusi memicu kekhawatiran dan ketegangan di kalangan masyarakat. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, PHDI dan Bimas Hindu merasa perlu untuk hadir langsung, memberikan dukungan moral, serta memberikan panduan yang bijak.
Ketua Harian PHDI NTB, Ir. I Wayan Karioka, M.H., menegaskan bahwa pihaknya, bersama tim kuasa hukum, terus memantau dan mengikuti setiap perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah kepada jalur hukum.
“Kami dari tim kuasa hukum bersama masyarakat Batu Dawe telah lama menangani kasus ini. Percayakan sepenuhnya kepada kuasa hukum. Informasi terbaru menyebutkan adanya penundaan eksekusi. Kami mengimbau umat untuk tidak bertindak melawan hukum dan tetap menjaga kondusivitas,” tegas Ir. I Wayan Karioka. Pernyataan ini bertujuan untuk menenangkan kekhawatiran umat, sekaligus mengingatkan mereka untuk tidak mengambil tindakan gegabah yang justru bisa memperkeruh suasana. Penundaan eksekusi, meskipun bersifat sementara, memberikan sedikit ruang napas bagi semua pihak untuk mencari solusi yang lebih baik.
Senada dengan PHDI, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat (Kabid Bimas) Hindu Kanwil Kemenag NTB, I Gde Suberata, turut mengajak umat Hindu untuk lebih bijaksana dalam menyikapi setiap informasi yang beredar, terutama di era digital saat ini yang rentan terhadap berita bohong atau provokasi.
“Untuk umat Hindu sedharma, mari kita bijaksana menyaring informasi yang beredar. Jangan terpancing isu yang tidak jelas. Kita ini bersaudara, mari mencari solusi secara damai. Serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum. Hindu selalu menjunjung damai,” ujar I Gde Suberata. Imbauan ini sangat relevan mengingat potensi penyebaran informasi yang tidak akurat dapat dengan mudah memicu kerusuhan atau konflik. Ajakan untuk menjaga persaudaraan dan mencari solusi damai adalah inti dari ajaran Dharma yang selalu ditekankan oleh para pemimpin umat.
Kehadiran PHDI NTB dan Bimas Hindu Kemenag NTB di tengah umat tidak hanya sebagai bentuk dukungan, tetapi juga sebagai upaya proaktif untuk mencegah eskalasi konflik. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas, memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan kedamaian kembali tercipta di kalangan umat Hindu, khususnya di Batu Dawe.
Sengketa lahan Setra adalah isu yang sangat sensitif bagi masyarakat, mengingat fungsi Setra yang sakral sebagai tempat peristirahatan terakhir. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang hati-hati, berpegang pada hukum, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan serta kedamaian. Diharapkan, melalui sinergi antara lembaga keagamaan, kuasa hukum, dan kesadaran umat, masalah ini dapat menemukan titik terang yang adil bagi semua pihak.
