BeritaKesehatanNTB

Melawan Stunting: Pemprov NTB Genjot Akses Gizi Seimbang dengan Strategi Pangan Inklusif

×

Melawan Stunting: Pemprov NTB Genjot Akses Gizi Seimbang dengan Strategi Pangan Inklusif

Sebarkan artikel ini

MATARAM – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam menjamin akses gizi seimbang bagi anak-anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Aidy Furqan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memastikan ketersediaan pangan yang cukup, beragam, bermutu, serta aman dikonsumsi oleh seluruh masyarakat NTB.

Menurutnya, kebutuhan gizi masyarakat, termasuk anak-anak sebagai kelompok rentan, menjadi prioritas utama dalam kebijakan ketahanan pangan.

“Kami pastikan bahwa pasokan pangan sehat tersebar merata ke seluruh wilayah NTB, dengan harga yang stabil dan terjangkau. Pangan tersebut tentunya telah memenuhi standar dan syarat dari BPOM,” jelas Aidy Furqan, Minggu (25/5/2025).

Upaya tersebut dijalankan melalui sejumlah program strategis, salah satunya adalah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang menjadi instrumen penting untuk menjaga ketersediaan pangan saat terjadi gangguan pasokan.

Selain itu, Pemprov NTB juga fokus pada penguatan 12 komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, cabai besar, bawang merah, bawang putih, dan kedelai. Keberadaan komoditas-komoditas tersebut dinilai vital dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara menyeluruh.

Meski belum memiliki data yang sepenuhnya representatif terkait kualitas konsumsi pangan di masyarakat, Aidy menyatakan bahwa berdasarkan pengamatan lapangan, ketersediaan 12 komoditas tersebut masih relatif aman.

“Hingga saat ini belum ada laporan atau keluhan masyarakat terkait kekurangan maupun menurunnya kualitas pangan yang dikonsumsi,” imbuhnya.

Sejumlah program telah digulirkan oleh Dinas Ketahanan Pangan NTB untuk mendukung ketahanan pangan daerah, di antaranya:

Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan, melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), serta analisis ketersediaan bahan pangan.

Pengendalian Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan, melalui pemberian bantuan pangan bagi masyarakat miskin ekstrem, kampanye Gerakan Stop Boros Pangan, serta penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, yang mencakup pengembangan Rumah Pangan, sertifikasi dan registrasi pangan segar, serta pengawasan terhadap keamanan pangan yang beredar.

Aidy Furqan menegaskan bahwa menjamin akses pangan bergizi bagi anak-anak bukan hanya soal penyediaan fisik bahan pangan, namun juga mencakup aspek kualitas, keamanan, dan keterjangkauan.

“Ketahanan pangan yang inklusif harus mampu menyasar seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, terutama anak-anak yang sangat membutuhkan asupan gizi seimbang untuk tumbuh kembang mereka,” tutupnya.