Lombok Timur – Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi terkait pengawasan orang asing, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kabupaten Lombok Timur pada Rabu (21/5), bertempat di Rinjani Waterpark.
Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Lombok Timur, H. Mustofa, dan dihadiri oleh berbagai unsur TIMPORA seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Disdukcapil, Disnaker, Pemerintah Daerah, serta instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, H. Mustofa menekankan pentingnya koordinasi dan pertukaran informasi lintas instansi dalam rangka pengawasan orang asing. Ia menyoroti tiga hal utama yang menjadi fokus dalam rapat kali ini, yakni: mekanisme pertukaran informasi terkait keberadaan dan aktivitas orang asing, identifikasi potensi kerawanan dan pelanggaran, serta penyusunan langkah-langkah pengawasan yang efektif dan efisien.
“TIMPORA ini bukan hanya menekankan pada aspek keimigrasian saja, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, hingga budaya. Karena itu, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh unsur yang tergabung dalam tim,” ujar Mustofa.
Rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Iqbal Rifai. Bertindak sebagai narasumber, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Mirza Akbar, menyampaikan berbagai dinamika pengawasan orang asing di wilayah Lombok Timur.
Dalam diskusi terungkap sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, seperti kendala dalam pertukaran informasi, perbedaan data antar lembaga, hingga pentingnya peningkatan kewaspadaan dalam proses penerbitan perizinan.
Menutup rapat, Mirza menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung pengawasan orang asing yang optimal.
“Pada hakikatnya, Imigrasi bukanlah satu-satunya ujung tombak dalam TIMPORA. Tim ini dibentuk sebagai wadah koordinasi antar instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan orang asing. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengawasan yang efektif,” tutup Mirza.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kerja sama antar instansi dan menciptakan sistem pengawasan orang asing yang lebih responsif terhadap dinamika dan tantangan yang ada di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
