Jakarta, – Pemerintah terus meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di ruang digital seiring melonjaknya ancaman kekerasan terhadap kelompok rentan ini akhir-akhir ini.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian komunikasi dan Digital (BPSDM Kemkomdigi), Bonifasius Wahyu Pudjianto, menyatakan, salah satu upaya tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau dikenal sebagai PP TUNAS.
“Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang cukup rentan di ruang digital. Ancaman itu bermacam-macam, kekerasan berbasis gender online, eksploitasi, perundungan siber, bahkan penyalahgunaan data pribadi,” tutur Kepala BPSDM Kemkomdigi, dalam Talkshow “Strategi Perempuan Indonesia Memanfaatkan Digitalisasi untuk Efisiensi” di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/5/2025).
Bonifasius mengungkapkan, berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan, sepanjang 2024 terdapat 1.791 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), melonjak 48 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada 431 kasus eksploitasi anak selama 2021–2023.
Oleh karena itu, PP TUNAS diharapkan akan menjadi dasar dalam memastikan keamanan akses dan layanan digital untuk anak-anak.
“PP ini sangat penting, untuk menyaring konten-konten yang berbahaya, sekaligus melindungi pelindungan data pribadi khususnya untuk anak-anak. Nah, kebijakan ini tentu menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan mendidik,” jelasnya.
Saat ini di Indonesia terdapat 212 juta pengguna internet di Indonesia atau sekitar 74,6 persen dari total populasi, serta 143 juta pengguna sosial/”>media sosial.
Dengan demikian, keberhasilan implementasi PP TUNAS membutuhkana dukungan seluruh elemen masyarakat, terutama perempuan, sebagai penggerak perubahan.
“Kami yakini perempuan Indonesia memiliki peran strategik khususnya untuk menggerakkan dalam aspek-aspek pendidikan, kemudian juga bisa terkait dengan usaha mikro maupun penggerak komunitas,” ungkap dia.
Kepala BPSDM Kementerian Komdigi mengharapkan seminar ini bermanfaat dalam membangun jejaring lintas sektor dan menggerakan kesadaran kolektif untuk menciptakan transformasi digital bersifat inklusif, berkeadilan, dan bermula dari keluarga, komunitas, hingga institusi.
“Kami mengharapkan dari kegiatan hari ini kita tidak hanya berbicara soal tantangan, tapi juga menggali strategi yang nyata bagaimana perempuan dapat memanfaatkan digitalisasi,” tandas Bonifasius Wahyu Pudjianto.
Turut hadir dalam acara ini, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Komdigi, Indri Angga Prabowo sekaligus istri dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Komdigi Ilma Nugrahani Ismail, Penasihat DWP Kebudayaan Cynthia Giring Ganesha, Penasihat DWP Kemen HAM Mutiara Mugiyanto dan Penasihat DWP KemenUMKM Novie Helvi Moraza.
Sementara dari DWP Pusat hadir Ketua Bidang 1 Teti Aminudin Aziz dan Sri Hartanti Azhar. Acara tersebut juga dihadiri oleh Praktisi Literasi Digital, Marcella Zalianty sebagai narasumber.(Sumber infopublik.id).
