Cibitung, Bekasi – Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan pengembang perumahan, mulai merealisasikan program rumah subsidi khusus bagi pekerja media.
Momentum penting itu ditandai dengan serah terima kunci rumah di perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai bukti nyata komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja media yang selama ini banyak belum memiliki rumah layak.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah untuk memenuhi hak dasar pekerja industri media, khususnya dalam hal kepemilikan rumah yang layak. “Sebanyak 70 persen wartawan belum memiliki rumah yang layak. Program ini adalah langkah awal yang sangat baik dan akan terus berlanjut,” ujarnya dalam acara serah terima kunci pada Selasa (6/5/2025).
Meutya menjelaskan bahwa pekerja media sering kali mengorbankan kepentingan pribadi demi menjalankan tugas jurnalistik yang berperan penting dalam demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah hadir sebagai mitra strategis yang memberikan bantuan rumah untuk pekerja media melalui skema subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Program ini juga menjadi bagian dari target pembangunan dan renovasi tiga juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Kementerian PKP.
Lebih lanjut, Meutya mengumumkan kabar gembira bahwa alokasi rumah subsidi untuk pekerja media yang awalnya 1.000 unit akan ditingkatkan menjadi 2.000 unit. “Kami berharap jumlah ini dapat terus bertambah untuk mengakomodasi kebutuhan sekitar 100 ribu wartawan di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi atas langkah cepat Kemkomdigi dalam merealisasikan program ini. Ia juga menyatakan kesiapannya menambah kuota rumah subsidi bagi wartawan jika ada pengembang perumahan berkualitas yang dapat diajak bekerja sama di berbagai daerah. “Saya siap memberikan tambahan hingga 3.000 rumah subsidi untuk wartawan, asalkan pengembangnya berkualitas,” tegas Maruarar.
Maruarar juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kualitas perumahan subsidi agar tidak terjadi masalah seperti banjir dan longsor yang pernah dialami beberapa perumahan. Ia menegaskan bahwa pengembang harus bertanggung jawab dan siap diaudit demi menjaga kualitas rumah layak untuk wartawan.
Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menambahkan bahwa kolaborasi antar kementerian dan lembaga ini merupakan langkah inovatif yang berhasil merealisasikan serah terima kunci dalam waktu singkat. Hingga kini, sudah sekitar 100 wartawan dari Jabodetabek, Medan, Palembang, dan Makassar yang mengikuti program ini. Lokasi perumahan dipilih dengan mempertimbangkan kualitas bangunan, keamanan dari banjir, serta akses yang strategis ke fasilitas umum seperti pasar.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawasi kualitas rumah subsidi yang diterima pekerja media sebagai debitur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). “Kami ingin memastikan tidak ada rumah yang rusak dalam waktu singkat, sehingga pekerja media benar-benar mendapatkan rumah layak yang menjadi hak mereka,” ujarnya.
Program perumahan untuk media ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja media, yang selama ini banyak belum memiliki rumah layak. Dengan adanya bantuan rumah untuk pekerja media, diharapkan mereka dapat lebih fokus menjalankan tugas jurnalistik demi kemajuan demokrasi dan informasi di Indonesia.(sumber infopublik.id)
