Mataram, NTB – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram di depan Kantor DPRD Provinsi NTB, Jumat (02/01/2025), berlangsung ricuh. Insiden dorong-mendorong dan pemukulan antara massa dan aparat kepolisian menyebabkan empat anggota Polri mengalami luka-luka, dua di antaranya luka di kepala dan mulut.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga jagung di wilayah Bima dan Dompu serta lambannya respon pemerintah dalam menyerap hasil panen petani. Massa juga menyoroti kinerja BUMD NTB dan Bulog yang dinilai tidak inovatif dalam menyerap hasil pertanian, serta mendesak adanya audit terhadap PT GNE.
Kapolresta Mataram, AKBP Hendro Purwoko, S.I.K., M.H., yang memimpin langsung apel pengamanan, sebelumnya telah menekankan pentingnya profesionalisme dan pengendalian emosi kepada seluruh personel. Namun, situasi sempat memanas saat massa berorasi dan terjadi dorongan fisik di depan gerbang utama DPRD NTB.
Akibat insiden tersebut, dua anggota Polresta Mataram mengalami luka, yakni:
Aipda I Nengah Kawi Artha mengalami luka di kepala belakang akibat pukulan tangan dari massa (terdokumentasi dalam rekaman video).
Bripka Chairil Anwar mengalami luka di bagian mulut dan bibir.
Dua anggota lainnya juga mengalami luka ringan akibat insiden tersebut dan telah mendapatkan perawatan medis. Pihak kepolisian menyatakan akan membuat laporan resmi serta visum sebagai bentuk penegakan hukum atas kejadian tersebut.
Meski sempat memanas, situasi akhirnya dapat dikendalikan. Massa aksi kemudian difasilitasi untuk bertemu langsung dengan anggota DPRD NTB, H. Didi Sumardi dari Komisi IV. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah tuntutan disampaikan, antara lain:
Mendesak DPRD dan Pemprov NTB menginstruksikan BUMD untuk bermitra dengan Bulog dalam menyerap jagung petani berdasarkan HPP.
Mendesak audit penggunaan anggaran di PT GNE oleh BPK RI.
Mendesak pemanggilan sejumlah pejabat terkait, serta pencopotan Kepala Bulog NTB dan Kepala Dinas Pertanian NTB.
DPRD NTB merespon bahwa sejumlah tuntutan akan segera ditindaklanjuti, termasuk penjadwalan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait pada 6 Mei 2025.
Kapolresta Mataram menyampaikan apresiasi terhadap personel yang tetap profesional dalam menjalankan tugas pengamanan dan menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam unjuk rasa akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Unjuk rasa berakhir pada pukul 16.58 Wita dengan kondisi aman dan kondusif. Terima kasih juga disampaikan kepada aliansi BEM UNRAM, SMI, dan FMN Kota Mataram yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib di wilayah hukum Polresta Mataram.
