BeritaDaerahEkonomiGaya Hidup

Tak Mau Berlama-lama Jadi Desa Persiapan, Belongas Jemput Layanan Adminduk

×

Tak Mau Berlama-lama Jadi Desa Persiapan, Belongas Jemput Layanan Adminduk

Share this article

Sekotong, Lombok Barat – Kendati masih berstatus Desa Persiapan, semangat untuk memajukan diri dan melayani warga tak surut di Desa Belongas, Kecamatan Sekotong. Buktinya, desa yang baru mekar dari Desa Buwun Mas ini bergerak cepat dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat untuk menggelar pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) langsung di tengah masyarakat.

“Kami sangat berharap Dinas Dukcapil bersedia memberikan pelayanan langsung kepada warga kami. Kondisi geografis desa kami yang terdiri dari sepuluh dusun, di mana lima di antaranya berada di perbukitan yang cukup jauh dari kantor desa, menjadi tantangan tersendiri bagi warga untuk mengurus adminduk,” ungkap Pejabat Kepala Desa Persiapan Belongas, H. Alwi, saat membuka sosialisasi adminduk yang digelar pada Rabu (23/4/2025).

Alwi menjelaskan, pemekaran dari Desa Buwun Mas menjadi pilihan agar Belongas dapat lebih leluasa dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. “Sebelum pemekaran, wilayah Desa Buwun Mas sangat luas, sehingga proses pembangunan terasa lambat. Sementara itu, Belongas sendiri telah memiliki lebih dari enam ribu jiwa penduduk dengan hampir dua ribu kepala keluarga,” imbuhnya.

Baca Juga :  Warga BTN Pemda Lobar Bersatu Bangun Musholla Al Basira, TGH. Taufiqurahman Berikan Tausiah

Gayung bersambut, Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, menyambut baik permintaan tersebut. Ia bahkan menjanjikan akan menerjunkan personelnya untuk memberikan pelayanan langsung di Desa Belongas. “Dengan kondisi wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan proaktif. Apalagi, sebelumnya kami juga telah melaksanakan pelayanan serupa di Desa Persiapan Pengantap,” tegas Akhkam.

Akhkam menilai, pemekaran Desa Buwun Mas menjadi tiga desa – Buwun Mas sebagai desa induk, serta Pengantap dan Belongas sebagai desa persiapan – merupakan langkah yang wajar. Dengan luas wilayah mencapai 51,93 kilometer persegi dan jumlah penduduk yang melampaui 17 ribu jiwa, pemekaran dinilai akan mempercepat pembangunan dan pelayanan di masing-masing wilayah.

Baca Juga :  Jaga Kebugaran Personelnya, Polsek Narmada Gelar Olahraga Bersama

“Seingat saya, hingga saat ini pun, Buwun Mas beserta dua desa pemekarannya masih tercatat sebagai desa penerima Dana Desa terbesar di Lombok Barat,” ungkap Akhkam.

Dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi adminduk tersebut, berbagai persoalan terkait administrasi kependudukan dibahas secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan pelayanan agar berjalan lebih efektif dan efisien. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Hamdi, Kepala UPT 3 Sahirudin, Pj. Kepala Desa Persiapan Belongas H. Alwi, para Kepala Dusun, serta staf desa.

“Melihat banyaknya potensi masalah dan kondisi geografis di sini, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang maksimal pada Rabu depan. Mudah-mudahan seluruh proses bisa tuntas dalam satu hari,” janji Akhkam penuh harap.

Baca Juga :  KRYD Polsek Sekotong: Patroli Malam Jaga Keamanan SPBU Empol

Program pelayanan “jemput bola” bertajuk #datangi_layani ini telah menjadi inisiatif Dinas Dukcapil Lombok Barat selama dua tahun terakhir. Lebih dari seratus desa telah merasakan manfaat dari program ini.

“Ini adalah salah satu ikhtiar kami untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pembangunan, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan lainnya. Tentu saja, pelayanan di kantor, UPT, dan MPP (Mal Pelayanan Publik) juga tetap berjalan,” papar Akhkam.

Lebih lanjut, Akhkam mengungkapkan bahwa program jemput bola ini turut berdampak pada penurunan jumlah masyarakat yang datang ke kantor dinas. Pada hari pelaksanaan sosialisasi di Belongas, tercatat hanya 102 orang yang datang ke kantor Dukcapil Lombok Barat dari pagi hingga sore. Jumlah tersebut bahkan sudah termasuk 39 orang wajib KTP pemula. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan proaktif di tingkat desa semakin diminati dan efektif dalam menjangkau masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *