Mataram NTB – Menyadari peran penting Kepala Daerah dalam mendukung program BPOM, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, Yosef Dwi Irwan beserta jajaran melakukan audiensi kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Hub.Int.
Yosef Dwi Irwan menyampaikan bahwa Obat dan Makanan memiliki peran penting dan strategis terkait aspek kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa. Untuk mewujudkan ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan bergizi, Badan POM tidak bisa bekerja sendiri (single player). Perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas dukungannya kepada Badan POM. Semoga kolaborasi dan sinergi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan daya saing pelaku usaha semakin solid ke depannya dalam komando Bapak Gubernur” ucap Yosef.
Pada kesempatan tersebut Yosef menyampaikan Program Unggulan BPOM dalam upaya peningkatan kesadaran Keamanan Pangan, yaitu: Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, dan Intervensi PJAS Aman yang telah dilaksanakan BBPOM di Mataram kepada Desa / Kelurahan, Sekolah dan Pasar se NTB sejak tahun 2014. Program ini juga sejalan dengan Program Germas, mendukung pengentasan stunting, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pendampingan pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar baik PIRT dan BPOM
“BBPOM di Mataram telah melakukan intervensi terhadap 208 desa (17,84%) dari total 1.166 desa, 1.514 sekolah (21,30%) dari total 7.107 sekolah, dan 22 pasar (10%) dari 211 pasar. Harapannya setiap Pemerintah Daerah dapat melakukan repilikasi untuk perluasan cakupan desa, sekolah dan pasar” ungkap Yosef
Prestasi tingkat Nasional juga telah diraih perwakilan dari NTB dalam lomba yang digelar BPOM pada tahun 2023 dan 2024, antara lain: Desa Kembang Kuning, SDN 19 Cakranegara, MTsN 1 Mataram, SMAN 5 Mataram, MAN 1 Sumbawa dan Pasar Dasan Agung. Tentunya keberhasilan ini dapat direplikasi ke desa, sekolah dan pasar lainnya karena masih kecilnya tingkat intervensi yang dilakukan oleh BBPOM di Mataram
Yosef juga melaporkan bahwa dalam upaya peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, sejak 2020 telah digulirkan DAK Non Fisik POM yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Anggaran DAK Non Fisik POM diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemda dalam mengawal mutu dan keamanan pangan, pemberdayaan masyarakat serta daya saing UMKM.
Menyadari peran UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan, BBPOM di Mataram memiliki inovasi Gemilang Pro UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing Produk UMKM), yang ditujukan untuk percepatan perizinan melalui kolaborasi pendampingan UMKM, termasuk pemberdayaan mahasiswa sebagai pendamping UMKM. “Saat ini dengan teknologi Pangan Steril Komersial menikmati kuliner khas NTB seperti sate rembige ataupun ayam taliwang dapat kapan saja dan di mana saja tanpa harus dibekukan (frozen), siap santap dan telah dikawal keamanannya oleh BBPOM Mataram“ lanjut Yosef
Kepada Gubernur NTB, Kepala BBPOM di Mataram juga menyampaikan beberapa permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian di wilayah NTB, antara lain masih ditemukan penggunaan bahan berbahaya berupa Boraks dalam kerupuk terigu dan mie basah, serta penjualan antibiotik tanpa resep dokter yang berdampak terjadi Anti Microbial Resistance (AMR).
Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Hub.Int. menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan BBPOM di Mataram dalam mengawal keamanan Obat dan Makanan di NTB. Beliau juga berkomitmen untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi pengawasan, salah satunya melaui revitalisasi SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi NTB. Bapak Gubernur juga berharap dukungan BBPOM di Mataram dalam pendampingan bagi UMKM untuk memperoleh izin edar, sehinga produknya dapat bersaing dan meningkatkan kesejahteraan UMKM. Penguatan pemberdaayaan masyarakat juga perlu dilakukan, bersinergi dengan seluruh stakeholder termasuk dengan Tim Penggerak PKK yang memiliki kader sampai tingkat desa dan kelurahan, sehingga dapat memutus mata rantai peredaran pangan mengandung bahan berbahaya. Untuk masalah AMR Bapak Gubernur menyampaikan arahan perlu pengendalian di apotek-apotek sehingga tidak lagi menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter termasuk pemberian sanksi sesuai ketentuan, termasuk sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.
Pada akhir audiensi, Yosef menyatakan kesiapan BBPOM di Mataram untuk mendukung program-program program-program unggulan Gubernur dalam mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia untuk Indonesia Emas 2045. “Kami ingin keberadaan BBPOM di Mataram benar-benar dirasakan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya dalam mengawal mutu, keamanan obat dan makanan, mendukung pertumbuhan ekonomi serta daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM” pungkas Yosef.
