MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya pengendalian inflasi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Penegasan ini disampaikan saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB Tahun 2025 di Gedung Serba Guna Bank Indonesia NTB, Jumat (07/03/2025).
Dengan tema “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dalam Momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan,” pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Bank Indonesia, Bappeda, Dinas Pertanian, dan pemerintah kabupaten/kota se-NTB.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal mengungkapkan komitmennya untuk terus berupaya mengendalikan inflasi di NTB. “Saya bahkan beberapa hari terakhir berkomunikasi dengan Asisten, Karo Ekonomi, Kepala Dinas Perdagangan mengenai langkah-langkah intervensi apa yang kita lakukan dalam waktu dekat, untuk mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya subsidi pangan, sebuah praktik yang umum dilakukan di seluruh dunia untuk menjaga ketahanan pangan. “Tentunya dalam menghadapi hal ini, sama seperti berperang, karena urusan pangan urusan sangat penting,” pungkasnya.
Gubernur Iqbal menekankan perlunya data yang akurat untuk mengambil keputusan intervensi yang tepat sasaran, baik bagi petani maupun konsumen. “Saya tidak masalah untuk mengalokasikan anggaran untuk mengintervensi, sejauh kita memiliki data yang akurat, sehingga kita bisa mengambil keputusan, kemana arah intervensi akan kita lakukan. Setiap sen yang kita keluarkan untuk intervensi betul-betul memiliki dampak, baik itu kepada petani dan konsumen,” tuturnya.
Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam pengendalian inflasi. Ia menekankan pentingnya peran Satgas Ekonomi Daerah, pengendalian arus barang, dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi, terutama dalam menghadapi HBKN dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
