Lombok Barat- Banjir baru-baru ini terjadi di beberapa tempat di Lombok Barat, termasuk di kompleks perumahan yang ada di wilayah Kecamatan Labuapi . Banjir ini disebabkan oleh hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut. Warga setempat terpaksa berjalan melewati genangan air untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Atas ativitas tersebut GP Ansor Lobar, meminta pemerintah bertanggung jawab atas banyaknya pengembang yang memadati wilayah kecamatan labuapi dengan perumahan.
” Kami desak Pemda panggil semua pengembang perumahan yang disinyalir menjadi penyebab banjir di labuapi” Jelas Sekrtasia GP Ansor Lobar Suhaili pada Kamis (13/2/2025)
Selain itu, dirinya juga merinci banjir yang juga terjadi di BTN Desa Karang Bongkot, Labuapi, Lobar. Banjir ini menyebabkan puluhan rumah warga terendam air. Warga khawatir banjir susulan akan terjadi jika curah hujan tinggi.
“maraknya perumahannya tanpa di lakukan analisis kajian bencana sehingga ketika hujan turun dengan intensitas tinggi pasti banjir” terangnya
Dinas Terkait terutama sumberdaya Air harus mengeluarkan kajiannya soal perubahan struktur sungai atau saluran irigasi yang di akibatkan oleh pembangunan perumahan dan bangunan lainnya yang menurut kajian Pemuda Ansor Lobar, tidak konferhensif hanya mementingkan unsur komersialisasi saja dan mengabaikan dampak lingkungan.
” Jangan-jangan hanya mementingkan unsur bisnis saja tanpa memperhatikan aspek lingkungannya” ungkapnya
Terpisah Komisi III DPRD Lombok Barat akan memanggil pengembang dan OPD terkait untuk mengklarifikasi menyangkut banjir bandang yang menimpa perumahan khususnya di wilayah Labuapi. DPRD pun akan mengambil data keseluruhan Perumahan yang tengah dan sudah dibangun untuk keperluan pengawasan.
Pasalnya temuan di lapangan oknum Developer diduga lalai dari kajian teknis, AMDAL dan UKL-UPL. “Langkah kami (komisi III) akan mengambil data keseluruhan Perumahan yang dalam proses pembangunan. Dan kami akan turun satu-persatu untuk memastikan kajian UKL UPL dan AMDAL,”tegas ketua komisi III DPRD Lobar Fauzi. Karena secara faktual dilapangan, ditemukan ada yang tidak sesuai kajian.
Lantas ia mempertanyakan apakah ada kajian AMDAL atau tidak. Kalaupun ada, tentu itu dianggap nya sekadar formalitas. Tidak mungkin dalam kajian AMDAL itu seperti yang dilihat faktual di lapangan. Kalaupun ada drainase, namun di bawah bahu jalan. Inti dari Kajian ini ada di dinas LH. Bahkan, OPD mengaku menggunakan konsultan untuk mengkaji. “Patut dipertanyakan, kenapa terjadi begini (banjir). Karena itu selain kami akan panggil developer, OPD dan konsultan juga,” pungkasnya.
Pihaknya akan panggil pengembang untuk memadukan keterangan dengan OPD dan konsultan soal dampak lingkungan yang terjadi. Sebab bagiamana tidak saja daerah yang terdampak atau dirugikan namun warga masyarakat juga. Sementara itu HL Winginane mengatakan bahwa kejadian banjir yang terjadi dampak dari hujan lebat yang terjadi beberapa hari terakhir. Soal perumahan, tentu hal ini menjadi bahan evaluasi pihaknya kedepan.
