Lombok Barat, 2 Desember 2024 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat menggelar Rapat Pleno Terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTB serta Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Lombok Barat 2024. Acara yang berlangsung di Merumatta Hotel Senggigi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan fakta yang ada.
Ketua KPU Lombok Barat, L. Rudi Iskandar, mengungkapkan bahwa rapat pleno ini dilaksanakan dengan tujuan utama mencocokkan hasil rekapitulasi yang dibawa oleh saksi pasangan calon dari masing-masing kecamatan. “Kami akan memastikan bahwa data yang kami terima sudah benar dan sesuai. Jika ada perbedaan angka atau koreksi, akan kami bahas bersama untuk mencapai kesepakatan,” jelas Rudi, Senin (2/12/2024).
Rudi juga menambahkan bahwa rapat pleno ini akan meninjau kembali hasil rekapitulasi yang telah disahkan di tingkat kecamatan serta mengevaluasi catatan kejadian khusus selama proses penghitungan suara. “Jika ada peristiwa atau temuan perbedaan data, semuanya akan dibahas dengan melibatkan saksi pasangan calon dan pengawas dari Bawaslu Kabupaten Lombok Barat,” tegasnya.
Proses rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari ini juga menjadi momen penting untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dalam setiap langkah rekapitulasi. Setiap pihak yang hadir, termasuk saksi dari masing-masing pasangan calon, diberi kesempatan untuk menyaksikan langsung dan memberikan masukan.
“Kami tidak menetapkan target harian untuk menyelesaikan rekapitulasi. Namun, kami berharap proses ini dapat diselesaikan sesuai jadwal, dan jika memungkinkan, lebih cepat pada hari kedua,” ujar Rudi. Sebanyak sepuluh kecamatan yang harus direkapitulasi diharapkan dapat diselesaikan dengan lancar tanpa ada kendala berarti.
Rudi juga menegaskan bahwa dalam rapat pleno ini, hanya pembahasan terkait hasil rekapitulasi suara yang menjadi fokus utama. Isu lain, seperti dugaan politik uang atau pelanggaran di luar proses rekapitulasi, tidak akan dibahas karena merupakan kewenangan pihak lain, seperti Bawaslu.
“Tugas kami adalah memastikan bahwa data hasil rekapitulasi suara adalah akurat dan dapat diterima semua pihak. Isu-isu lain yang tidak terkait dengan proses ini, seperti politik uang, tidak akan dibahas dalam forum ini,” kata Rudi.
KPU Lombok Barat berharap melalui rapat pleno yang terbuka dan melibatkan berbagai pihak ini, proses rekapitulasi suara dapat berjalan dengan transparan dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan komitmen tinggi terhadap akurasi dan integritas, KPU Lombok Barat berharap masyarakat tetap percaya pada proses demokrasi yang sedang berjalan.
Melalui tahapan Pilkada 2024 yang masih berjalan, KPU Lombok Barat berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh proses sesuai jadwal yang telah ditetapkan, memastikan seluruh tahapan Pemilu berjalan dengan lancar, adil, dan transparan.