Lombok Barat, NTB – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat, Polres Lombok Barat melalui Satuan Samapta (Sat Samapta) melaksanakan kegiatan preventif. Kegiatan ini dilaksanakan secara terjadwal dan terarah oleh Kasatgas Preventif Polres Lombok Barat yang dipimpin oleh Kasat Samapta Polres Lombok Barat, Polda NTB, Iptu Eko Nugroho, S.H.
Pengamanan Pilkada Sebagai Prioritas Utama
Pilkada merupakan salah satu momen penting dalam demokrasi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga masyarakat umum sebagai pemilih. Namun, Pilkada juga berpotensi menimbulkan berbagai tantangan kamtibmas, seperti potensi konflik, kerusuhan, atau tindakan kriminalitas lainnya. Oleh karena itu, patroli preventif menjadi bagian krusial dalam menjaga keamanan agar Pilkada dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai.
Detail Pelaksanaan Patroli Preventif
1. Patroli di Kantor Bawaslu Lombok Barat
Pada hari Jumat, 6 September 2024, mulai pukul 09.45 WITA, anggota Sat Samapta Polres Lombok Barat melaksanakan patroli di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Barat yang berlokasi di Kecamatan Gerung. Patroli ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas, terutama yang berpotensi mengganggu proses pengawasan Pilkada.
Dalam patroli tersebut, petugas tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga berdialog dengan staf Bawaslu. Dialog ini merupakan langkah preventif agar pihak penyelenggara pemilu turut berperan aktif dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Sinergi antara aparat kepolisian dan Bawaslu sangat penting dalam menjaga netralitas dan keamanan selama proses Pilkada.
2. Patroli di Kantor KPU Lombok Barat
Setelah melaksanakan patroli di Bawaslu, anggota Sat Samapta melanjutkan kegiatan patroli di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat pada pukul 09.50 WITA. Lokasi ini juga berada di Kecamatan Gerung. Seperti halnya di Bawaslu, patroli di KPU bertujuan untuk memastikan keamanan di sekitar kantor serta mencegah potensi gangguan selama persiapan dan pelaksanaan Pilkada.
Petugas Sat Samapta berdialog langsung dengan security Kantor KPU Lombok Barat, yang bernama Joni. Dalam dialog ini, pihak keamanan kantor KPU diimbau untuk bersama-sama menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang aman, sejuk, dan damai. Hal ini penting mengingat peran KPU sebagai penyelenggara Pilkada yang menjadi salah satu titik kritis dalam proses pemilihan.
Upaya Preventif dalam Menjaga Kamtibmas
Kegiatan patroli preventif ini merupakan langkah konkret yang diambil oleh Polres Lombok Barat untuk menjaga keamanan selama berlangsungnya tahapan Pilkada. Kegiatan ini juga sejalan dengan program Kapolri, yang menekankan pentingnya kehadiran polisi di tengah masyarakat untuk mengantisipasi potensi gangguan sebelum terjadi.
Kasat Samapta Polres Lombok Barat, Iptu Eko Nugroho, S.H., menekankan pentingnya peran aktif semua pihak dalam menjaga keamanan. “Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan suasana yang kondusif selama Pilkada berlangsung. Namun, kami juga berharap partisipasi dari semua elemen, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama menjaga kamtibmas,” ujarnya.
Tantangan Keamanan Selama Pilkada
Pilkada sering kali diwarnai dengan berbagai tantangan, termasuk kampanye hitam, berita bohong (hoaks), hingga potensi konflik antarpendukung. Potensi ini tentu menjadi fokus utama aparat keamanan, khususnya Polres Lombok Barat, untuk melakukan tindakan preventif melalui patroli rutin, pengamanan, hingga sosialisasi ke masyarakat.
Di era digital saat ini, ancaman keamanan tidak hanya datang dari tindakan fisik, tetapi juga dari dunia maya. Penyebaran berita bohong terkait Pilkada dapat memicu keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, selain patroli fisik, Polres Lombok Barat juga diharapkan dapat bekerja sama dengan tim siber untuk memantau dan menangani potensi gangguan dari sisi digital.
Sinergi dengan Lembaga Pemilu
Keberhasilan pengamanan Pilkada tidak lepas dari sinergi antara berbagai lembaga terkait. KPU sebagai penyelenggara utama pemilu, Bawaslu sebagai pengawas, dan aparat kepolisian sebagai penjaga keamanan, semuanya memiliki peran penting dalam menciptakan Pilkada yang aman, tertib, dan damai.
KPU dan Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses pemilu berjalan sesuai aturan yang berlaku, tanpa ada kecurangan atau pelanggaran hukum. Dalam hal ini, peran kepolisian adalah memberikan dukungan penuh dari segi keamanan, baik melalui patroli preventif maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi selama Pilkada.
Harapan untuk Pilkada 2024 yang Aman dan Damai
Pilkada 2024 di Kabupaten Lombok Barat diharapkan dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib, tanpa adanya gangguan yang berarti. Kegiatan preventif yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat melalui patroli Samapta merupakan upaya konkret dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Sinergi antara kepolisian, KPU, Bawaslu, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif, sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan lancar.
Dengan dilaksanakannya kegiatan patroli preventif secara rutin, diharapkan masyarakat merasa aman dan nyaman dalam mengikuti seluruh tahapan Pilkada. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kunci utama dalam keberhasilan pemilihan umum yang demokratis. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan sangat diperlukan untuk menjaga agar situasi kamtibmas tetap kondusif selama berlangsungnya Pilkada 2024.
Kegiatan patroli preventif oleh Sat Samapta Polres Lombok Barat merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan selama proses Pilkada 2024. Keterlibatan aktif berbagai pihak, mulai dari staf Bawaslu hingga keamanan KPU, menegaskan bahwa keamanan Pilkada adalah tanggung jawab bersama. Dengan adanya sinergi yang baik antara aparat kepolisian, lembaga penyelenggara pemilu, dan masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, dan sukses di Lombok Barat.
Langkah preventif ini bukan hanya menjadi kewajiban dari aparat keamanan, tetapi juga merupakan harapan masyarakat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik melalui pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, dan tanpa gangguan kamtibmas.
