Mataram NTB – Nusa Tenggara Barat adalah salah satu daerah yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari hasil pertanian. Bahkan oleh pemerintah pusat NTB disebut sebagai salah satu daerah yang menjadi benteng ketahanan pangan nasional.
Namun berbanding terbalik dengan support yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi NTB maupun pemerintah Kota dan Kabupaten yang ada di NTB terhadap barisan terdepan yang mengurus irigasi bagi para petani yang ada di daerah masing-masing.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Forum Komunikasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air NTB, Iwan Firmansyah saat memimpin Rapat Koordinasi Umum dan penyusunan AD/ART Forum Komunikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air NTB di Aula Kantor Irigasi PUPR Provinsi NTB, Kamis (08/08/2024).
Iwan sapaan akrabnya menilai hampir seluruh Pemerintah dari tingkat Provinsi hingga ke Kabupaten Kota yang ada di NTB belum maksimal dalam memberikan dukungan dan suportnya terhadap keberadaan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang fokus dalam membantu pemerintah dalam pengelolaan irigasi pertanian yang ada di seluruh Kota kabupaten di NTB yang tergabung dalam FKP3A.
“Ini tentu berbanding terbalik dengan Daerah NTB yang diberi gelar sebagai salah satu daerah yang menjadi Lumbung pangan untuk mendukung Ketahanan pangan nasional, sementara yang berjuang sebagai barisan terdepan dalam irigasi pertanian tidak mendapat perhatian apapun dari pemerintah, “tegasnya.
Selama ini pelaksana teknis irigasi di seluruh wilayah NTB, sama sekali belum tersentuh perhatian dari pemerintah.
Bahkan menurut Iwan, belum pernah Pelaksana teknis irigasi mendapat fasilitas seperti kesehatan, kendaraan atau gaji dari pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya membagi / mengatur irigasi ke persawahan masyarakat pada setiap musim tanam dilakukan dengan berjalan kaki sepanjang lahan persawahan terbentang di satu kawasan.
Belum lagi biasanya pembagian irigasi di sawah milik masyarakat tersebut dilakukan siang malam sehingga tidak jarang seorang Pengasih, Malar ataupun punggawa itu jarang bisa berada dirumah berlama-lama bersama keluarga pada saat musim tanam.
“Saking besar tanggung jawabnya, petugas itu tidak berani pulang meninggalkan tugasnya jika belum selesai, “ ucapnya.
Belum lagi warga yang ingin diairi sawahnya biasanya berebutan karena ingin duluan mendapatkan air. Nah situasi ini jika petugas irigasi tidak ada maka tentu benturan antar warga pemilik sawah akan berbenturan. Namun berkat kehadiran petugas irigasi tersebut masyarakat yang ingin mendapatkan bagian air untuk pertanian di lahannya bisa diatur dengan baik tanpa harus berbenturan.
Tanggung jawab yang besar inilah yang kemudian membuat Ketua FKP3A NTB menjadi miris atas keadaan seluruh anggotanya yang sama sekali tidak mendapat perhatian dari Pemerintah.
Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan semua Ketua FKP3A di tingkat Kabupaten/kota hanya satu-satunya Kabupaten Sumbawa yang memberi suport dan dukungan penuh terhadap keberadaan petugas irigasi di Kabupaten Sumbawa.
Ia berharap kepada Bupati /Walikota di Kabupaten/Kota lainnya yang ada di NTB agar kiranya memberi perhatian kepada pengurus FKP3A seperti halnya perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Terakhir menjadi kekhawatiran Ketua FKP3A NTB bahwa jangan sampai keberadaan FK P3A justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu lanjutnya melalui Rakor tersebut akan dibahas serta memutuskan langkah yang akan diambil sesuai kesepakatan Pengurus dan anggota FKP3A NTB.
Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi NTB, L. Kusuma Wijaya, mengapresiasi terbentuknya forum sebagai wadah komunikasi, diskusi dan kerja sama dengan kesepahaman dan tekad bersama yang sudah dibina. Forum ini dapat berkontribusi dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koordinasi PUPR NTB dengan FKP3A NTB dikatakan sudah terbangun dan berjalan dengan baik, meskipun pembinaan belum secara maksimal dapat dilaksanakan.
Sementara itu Sekretariat Komisi Irigasi NTB Juraedah Dwi Anggraeni berharap kedepan kelembagaan pengelolaan irigasi salah satunya P3A bisa mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah termasuk perangkat daerah terkait sehingga tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik.
“Perlu adanya tindakan pembinaan sebagai tindak lanjut keberadaan FKP3A. Jadi fungsi pembinaannya harus ditingkatkan, termasuk penyusunan database kelembagaan perkumpulan petani pemakai air baik IP3A/GP3A/P3A untuk dapat memudahkan perencanaan program dan kegiatan termasuk untuk koordinasi serta kolaborasi multistakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, “tutupnya.
