Jakarta – Plh. Pj. Gubernur NTB Ibnu Salim, SH, M.Si, CGCAE, menghadiri acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2023, di Auditorium Gedung BPK RI Jakarta (8/3/2024). Plh Pj Gubernur yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekda Provinsi NTB tersebut hadir bersama 20 penjabat gubernur lainnya di wilayah Indonesia Timur.
Acara dibuka Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Pius Lustrilanang, SIP., M.Si., CSFA., CFrA. Diantara undangan, hadir Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, Sekjen Kemendikbud dikti Ir. Suharti, MA., P.hd, Plh. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan RI serta Direktur Keuangan BPJS. Dalam arahannya, Prof. Dr. Pius Lustrilanang menekankan penyusunan laporan keuangan hendaknya jangan dipandang sebagai kegiatan rutin semata, namun merupakan bagian penting dari upaya pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan secara berkelanjutan.
Selain, pimpinan entitas mesti membangun komunikasi dan sinergi yang kuat, seperti menyiapkan database keuangan dan aplikasi pendukung yang memadai. Dijelaskannya, tim pemeriksa, agar tetap berpegang pada nilai-nilai independensi, integritas dan profesionalisme, serta menegakkan kode etik BPK serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Terkait dengan pemeriksaan LKPD Provinsi NTB tahun 2023, Pj. Sekda yang didampingi Plh. Inspektur Provinsi NTB, Muhariyadi Kurniawan, S.Sos., M.E berharap penyusunan LKPD Provinsi NTB dari tahun ke tahun semakin berkualitas dan dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-13, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang akuntabel transparan.
