Jakarta – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Kanwil Kemenkumham NTB mewakili Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-NTB dalam Supervisi Layanan Teknologi Informasi yang digelar oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta yang digelar mulai dari 4 s.d 8 Maret 2024.
Kegiatan supervisi layanan TI ini diikuti oleh para Pengelola TI dari unit kerja Eselon I, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Kemenkumham.
“Sejumlah materi mulai dari Manajemen Laman Satuan Kerja (Kanwil dan UPT), Penyelenggaraan Verifikasi dan Uji Kelaikan Aplikasi, Cyber Security Maturity dan Keamanan Aplikasi, Security Awareness, Formasi Uji Kompetensi dan Angka Kredit JF Prakom berbasis SKP, Perhitungan ABK dan Formasi Pranata Komputer Kanwil dan UPT, SPBE Kanwil dan UPT Kementerian Hukum dan HAM, Pemanfaatan Pusat Data Nasional, SPBE Nasional dan Penyelenggaraan Administrasi Bersurat Elektronik (ABE), diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi teknologi informasi pada satuan kerja masing-masing.
Kalapas Lombok Barat, M Fadli mengatakan pihaknya telah mengirimkan satu pegawai atas nama Indra Jita Wirakelana yang memangku tugas kehumasan dan TI untuk mengikuti kegiatan tersebut.
“Kegiatan supervisi ini penting untuk menjalankan pemerintahan yang berbasis digital, semoga layanan TI di Lapas Lombok Barat semakin berkembang,” kata Badarudin dalam keterangannya.
Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI, Ida Asep Somara, dalam sambutan mengatakan, Pusdatin berfungsi sebagai koordinator dalam pengelolaan TI. Pusdatin memiliki peran sentral dalam memastikan sistem pemerintahan berbasis digital berjalan dengan baik.
“Kedepan, kepatuhan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) harus di nilai, karena standar layanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah tersusun dengan baik,” tegas Ida Asep.
Sementara itu, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Hantor Situmorang, mengingatkan kepada seluruh jajaran Kemenkumham untuk menunjukkan kinerja terbaiknya terutama dalam bidang TI. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kepemimpinan kolaboratif dalam bidang kehumasan dan TI.
“Kami harap Pusdatin dapat membangun pemahaman yang sama dalam meningkatkan keahlian layanan informasi sesuai dengan resolusi semakin PASTI dan BerAkhlak,” pesan Hantor.
Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan berharap agar supervisi ini berkontribusi positif bagi instansi khususnya bidang TI dan menghasilkan output yang berdampak bagi Lapas Lombok Barat khususnya dan Kanwil NTB pada umumnya.
