Polemik Website dan TTG Donggala, Belum Dibayar Rp6 Miliar? Mardiana : Barang di Gudang Sudah Diperiksa Penyidik Kejati Sulteng, Kasi Penkum Klarifikasi Tak Betul

0
14

Palu,JurnalFokus.com – Polemik pengadaan website desa, dan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG), di sejumlah desa, di Donggala, Sulteng, kini telah resmi dilaporkan pihak Komite Anti Korupsi dan Tindak Kekerasan (Kak-Tik), ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng.

Kini, polemik proyek di Donggala itu ditanggapi pihak rekanan, CV Mardiana Mandiri Pratama (MMP), dan CV Honey Colliction (HC).

Melalui Direktur kedua perusahaan itu, Mardiana, melakukan konferensi pers kepada sejumlah wartawan, di salah satu rumah makan di Palu, Kamis kemarin (11/3).

Mardiana, kepada wartawan di Palu, mengaku bahwa dirinya telah diperiksa oleh penyidik Kejati Sulteng, bahkan data internal soal pengadaan website desa dan peralatan TTG yang ditangani CV MMP dan CV HC, di Donggala, diakuinya lagi telah dilimpahkan ke penyidik Kejati Sulteng.

“Data soal berapa jumlah desa yang bekerjasama untuk website desa, dan peralatan TTG, di Donggala, semuanya sudah saya serahkan ke penyidik kejaksaan tinggi Sulteng, bahkan mereka (penyidik) sudah mengunjungi dua tempat penyimpanan barang ini, yakni ada di gudang, dan sebagian di rumah saya di Kawatuna,” demikian penjelasan Direktur CV MMP, juga mewakili CV CH, Mardiana, dengan tegas kepada wartawan terhimpun di Persatuan Jurnalis (Pena) Sulteng dan Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Sulteng.

Mardiana mengatakan, dari 89 desa di Donggala, yang menandatangani MoU kerjasama pengadaan website desa dan peralatan TTG itu, baru 33 desa yang terbayarkan, sedangkan sisanya belum sama sekali.

“Data aslinya sudah lupa, soalnya data asli itu sudah ditangan jaksa di Kejati Sulteng, karena semua data tentang pengadaan website desa dan peralatan TTG, semuanya sudah kami berikan ke Jaksa” ungkap Mardiana.

Disinggung wartawan soal website desa diduga tidak berfungsi, Mardiana angkat bicara bahwa website desa saat ini dipastikannya sudah aktif berfungsi dengan baik.

Kata dia, sebelum pelatihan memang diakuinya alat website desa belum berfungsi, setelah pelatihan diakuinya website desa itu sudah bisa digunakan.

“Silahkan cek di lapangan, sudah berfungsi kok website desanya, tapi yang sudah bayar yah, ada 33 desa yang diberikan Id-nya untuk diaktifkan online,” ungkapnya lagi.

Dia menjelaskan, alasan lain website desa belum berfungsi itu karena pihaknya belum mensosialisasikanya, tapi soal teknis, Mardiana selaku Direktur cuma sekadar pemegang dana, dan mengurus administrasi pengadaan ini.

“Jangan tanya saya soal teknis, karena saya ini direktur, bukan tugas saya, soal teknis itu silahkan berhubungan ke anggota saya di lapangan,” terangnya.

“Soal tenaga teknis, saya pakai itu tenaga dari Jakarta tapi tinggal di Palu, ada yang pintar disini kok,” terangnya lagi.

Mardiana menjelaskan, soal diduga adanya fee untuk kepala desa itu juga tidak benar, karena pada saat pencairan yang dipotong cuma pajak saja dan tidak ada pemotongan yang lain.

“Isu ada jatah 5 juta untuk kepala desa juga tidak benar, itu cuma cerita saja, karena bahasa itu tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Kata dia, sekitar Rp6 Miliar uangnya dari 89 desa yang bekerjasama itu belum terbayarkan, maka melalui pertemuan ini, Mardiana meminta sejumlah media membantu dirinya untuk mengembalikan uang itu.

“Tolong saya dibantu ya, uang saya sekitar Rp6 Miliar ini belum dibayar, padahal barang sudah ada di Palu, dan siap didistribusikan ke desa,” jelasnya.

Bahkan, kata dia lagi, website desa ini sebenernya bisa diaktifkan semua, cuma belum dibagi ID karena belum dibayar semua.

“Saya yang rugi dong, peralatan ini sudah ada, di dua tempat, di gudang, dan di rumah saya di Kawatuna Palu, lokasi gudang saya juga di Palu, kedua lokasi sudah di cek oleh kejaksaan,” jelasnya lagi.

Menurutnya, persoalan saat ini adalah pihak kepala desa tidak mau membayarkan uang website desa itu, karena ketakutan oleh kejaksaan. Sebab, jangan sampai kepala desa ikut diperiksa di kejaksaan.

“Mereka semua (kepala desa) merasa ketakutan diperiksa kejaksaan, makanya saya meminta bantuan ke media, bagaimana caranya membayarkan utang website desa dan peralatan TTG itu,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Jacob Hendrik P, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Inti Astutik SH, kepada sejumlah wartawan membenarkan bahwa pihak Kejati telah memintai klarifikasi kepada rekanan Mardiana selaku pelaksana.

Namun, kata dia, pihak Kejati Sulteng tidak pernah menghubungi lewat menelepon, tapi klarifikikasi itu berdasarkan keinginan terlapor sendiri, mendatangi kantor Kejati Sulteng, di Jalan Samratulangi Palu.

“Mungkin saja pihak Inspektorat Donggala, yang menghubungi, sehingga terlapor (Mardiana) datang ke kantor, begitu pun terkait pemeriksaan alat website di gudang, itu tidak benar diperiksa penyidik Kejati Sulteng,”Pungkasnya.

Tim Pena Sulteng

LEAVE A REPLY