Proyek P3-TGAI Irigasi Ogomatanang Diduga Tak Sesuai Bestek, Satker : Kegiatan Dilakukan Petani dan Pengawas TPM

0
20

TOLITOLI –  Pekerjaan Konstruksi Proyek Percepatan peningkatan Tata Guna Air Irigasi ( P3 – TGAI ), di Desa Ogomatanang, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Sulteng, diduga berpotensi merugikan keuangan negara.

Pekerjaan pada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi III, Pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS ), pada Titik Koordinat 0°50°23.1072″ N – 120°48°16776°E,  Tahun Anggaran 2020 ini, disinyalir tidak sesuai dengan Bestek atau Spesifikasi Teknis.

Sehingga dikhawatirkan, tidak akan bertahan lama, hal ini di sampaikan Oleh Ramli (30 tahun), salah seorang warga Desa Ogomatanang, saat dikonfrmasi oleh media online JurnalFokus.com, di lokasi Proyek, Minggu (7/3).

Menurut Ramli, Proyek Irigasi diduga asal jadi, karna manfaatnya pada petani sepertinya tidak ada, dimana saluran irigasi ini lebih Rendah.

“Sedangkan area persawahan di atas saluran, bagaiman air dari saluran Irigasi ini bisa mengair persawahan
kalau sawah posisinya di atas, saluran di bawah ,” Ungkap Ramli dengan kesalnya.

Pantauan media ini, di lapangan Proyek saluran irigasi ini dengan Panjang 250 Meter, yang melekat pada Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), sudah banyak dinding pasangan yang Retak.

Bahkan, ukurannya pun bervariasi, di setiap sambungan pasangan semuanya sudah retak dari atas sampai kelantai saluran,  dan Saluran ini hanya tinggal menungguh waktu saja akan Roboh dengan sendirinya.

Hal senada juga di sampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Mahwan SH.

Mahwan mengatakan, pada tahap demi tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi jaringan irigasi yang di maksud, diduga kuat berpotensi merugikan keuangan negara.

“Dengan indikasi tidak memenuhi syarat Bestek-Spesifikasi Teknis,”Katanya.

Kata dia, dugaan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai Bestek sangat nampak, dan jelas pada pasangan dinding saluran yang digunakan sudah mengalami banyak kerusakan.

“Tentunya ini akibat dari tidak sesuai bobot yang menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI),”jelasnya.

Dia berharap kepada Lembaga Negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agar melakukan audit atas temuan ini terhadap Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, serta Aparat Penegak Hukum Bidang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Operasi dan Pemeliharaan SDA Sulawesi III, Samuel Song, di lingkup Balai Wilayah Sungai III, Kementerian PUPR, dihubungi via pesan di nomor WhatsApp-nya, Minggu (7/3), berterima kasih ke media ini saat menghubunginya.

Namun, Kasatker mengaku kaget ketika penelusuran media mendapatkan kontak pribadinya.

“Saya cukup kaget bapak bisa dapat no pribadi saya,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan oleh petani dgn pengawasan TPM, dan pekerjaan P3TGAI 2020 sudah dilakukan audit oleh BPKP bulan November dan Desember 2020 lalu.

Namun, Kasatker belum bisa menjelaskan soal pekerjaan tersebut, berhubung dirinya turun lapangan.

“Ga bisa ketemu saya otw Luwuk,” pungkasnya.

Syahar Lesmana/Firmansyah

LEAVE A REPLY